Airlangga Jabarkan Upaya Pemerintah Kendalikan Omicron dan Program PEN

Dea Duta Aulia - detikNews
Minggu, 16 Jan 2022 21:35 WIB
Jakarta -

Pemerintah terus memantau perkembangan Pandemi COVID-19 di Indonesia. Mengingat pada akhir 2021 lalu, mobilitas masyarakat cukup tinggi karena libur Natal dan Tahun baru. Belum lagi para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang turut menambah jumlah kasus Omicron di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Kasus Aktif per 15 Januari 2022 sebesar 8.463 kasus atau naik 92,38% dari kasus per 1 Januari 2022 yakni 4.399 kasus. Proporsi Kasus Aktif dari Luar Jawa-Bali sebesar 23,0% (1.944 kasus dari 8.458 kasus nasional). Sedangkan, Kasus Konfirmasi Harian per 15 Januari 2022 adalah 1.054 kasus dan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 733 kasus.

"Angka reproduksi kasus efektif (Rt) beberapa Pulau mengalami kenaikan, kecuali di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Namun, Rt nasional masih ada di level 1 atau terkendali," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/1/2022).

Airlangga mengatakan, hal yang harus diwaspadai yakni jumlah kematian (case fatality rate/CFR) yang dalam dua minggu terakhir meningkat sebesar 29,03% (dari total 31 kasus menjadi total 40 kasus dalam 7 hari terakhir).

Untuk perkembangan kasus varian Omicron sendiri, Airlangga menerangkan, per 15 Januari 2021 terjadi tren kenaikan kasus dan mulai naiknya kasus karena transmisi lokal. Kasus varian Omicron masih didominasi oleh PPLN (78,75%) dan paling banyak adalah pelancong yang baru kembali dari Turki.

Jika mengacu pada negara-negara yang terlebih dahulu menuju puncak glombang Omicron, Airlangga menyebutkan, meskipun angka kasus tinggi, angka kematian akibat varian tersebut cukup rendah.

"Puncak kasus Omicron diperkirakan mulai terjadi pada akhir Januari atau awal Februari 2022. Lebih kurang 40 hari sejak kasus mulai naik. Maka itu, arahan Bapak Presiden meminta kita sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, kalau tidak ada hal yang urgent," jelasnya.

Sementara itu, untuk kebijakan PPKM sendiri, Airlangga menyebutkan, PPKM di wilayah Luar Jawa-Bali diperpanjang selama 14 hari yaitu 18 - 31 Januari 2022. Hal tersebut merujuk pada hasil evaluasi berdasarkan Level Asesmen Situasi Pandemi (Kriteria Tingkat Penularan dan Kapasitas Respon), juga dengan mempertimbangkan capaian vaksinasi di Kabupaten/Kota (dengan catatan: Kabupaten/Kota dengan Vaksinasi Dosis-1 di bawah 50% dinaikkan 1 Level PPKM).

Untuk rinciannya sebagai berikut;

· Jumlah Kabupaten/Kota dengan PPKM Level 1 meningkat dari 227 menjadi 238 Kabupaten/Kota.

· Jumlah Kabupaten/Kota dengan PPKM Level 2 menurun dari 148 menjadi 138 Kabupaten/Kota.

· Jumlah Kabupaten/Kota dengan PPKM Level 3 menurun dari 11 menjadi 10 Kabupaten/Kota

· Jumlah Kabupaten/Kota dengan PPKM Level 4 tetap 0 Kabupaten/Kota.

Tak hanya soal Omicron dan PPKM saja, Airlangga menjabarkan data pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Menurutnya, saat ini, sudah ada 398 Kabupaten/Kota yang telah mencapai 70% cakupan Dosis-1 Umum dan 60% cakupan Dosis-1 Lansia. Jika dilihat secara keseluruhan, maka ada 28 Provinsi yang sudah mencapai cakupan vaksinasi umum di atas 70%, kecuali Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Laju rata-rata vaksinasi dalam seminggu terakhir yaitu 1.191.758 dosis/hari.

"Program Vaksinasi Booster sudah terlaksana mulai 12 Januari 2022 pada penduduk usia 18 tahun ke atas. Per 15 Januari 2022, sebanyak 1.444.934 dosis booster telah diberikan dengan rincian 1.337.800 dosis pada SDMK, 78.096 dosis pada lansia, 30.034 dosis pada masyarakat umum, dan 736 dosis pada petugas publik," jelasnya.

Airlangga juga menerangkan, untuk vaksin dosis ketiga yang telah mengantongi izin dari BPOM yakni Sinovac (homologous), Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax (masing-masing secara heterologous).

"Arahan Bapak Presiden, harus disiapkan juga Vaksin Merah Putih ataupun vaksin lain yang diproduksi di dalam negeri, dan ditargetkan untuk (pemakaian) di pertengahan tahun ini atau Semester 2," jelasnya.

MotoGP 2022 Mandalika dan Insentif

Tak hanya soal COVID-19 saja, Airlangga menjabarkan terkait rencana pemerintah mengadakan MotoGP 2022 Mandalika dan insentif dari sisi ekonomi. Airlangga memastikan, gelaran MotoGP 2022 seri-2 pada tanggal 18-20 Maret 2022 di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

"Presiden Jokowi sudah menyetujui untuk dilakukan penambahan jumlah penontonnya menjadi sebanyak 100.000 penonton (50% kapasitas) dari yang tadinya hanya 63.534 penonton," katanya.

Terakhir, yakni terkait insentif dari sisi ekonomi. Airlangga mengatakan, berdasarkan Sidang Kabinet Paripurna pada 30 Desember 2021 telah diputuskan insentif PPN DTP Perumahan akan diperpanjang s.d. Juni 2022, dengan ketentuan PPN DTP besaran dikurangi 50% dari tahun 2021, sehingga menjadi PPN DTP sebesar 50% untuk rumah tapak/ rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan PPN DTP sebesar 25% untuk rumah tapak/rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar.

"Ini diperhitungkan dari awal kontrak, dan diharapkan rumah itu selesai dalam 9 bulan. Saat ini sedang disusun draft revisi PMK 103/2021 sebagai dasar regulasi untuk perpanjangan insentif PPN DTP Perumahan tahun 2022," katanya.

Airlangga mengatakan, insentif yang diberikan pemerintah juga akan menargetkan sektor otomotif.

"PPnBM untuk kendaraan LCGC untuk harga s/d Rp200 juta, yang saat ini PPnBM nya sebesar 3%. PPnBM DTP di Kuartal I mendapatkan 3% yang Ditanggung Pemerintah, kemudian di Kuartal II mendapatkan PPnBM DTP sebesar 2%, dan di Kuartal III mendapatkan PPnBM DTP sebesar 1%, sedangkan di Kuartal IV harus membayar penuh sesuai tarifnya yaitu PPnBM sebesar 3%. Untuk kendaraan dengan harga Rp200 - 250 juta, yang tarif PPnBM nya sebesar 15%, pada Kuartal I ini diberikan insentif sebesar 50% Ditanggung Pemerintah, sehingga masyarakat hanya membayar PPnBM sebesar 7,5%, dan di Kuartal II sudah membayar penuh sebesar 15%," katanya.

Tak hanya itu, ada pula penambahan penerima program BT-PKLWN sebanyak 1,76 juta Nelayan Penduduk Miskin Ekstrem di wilayah pesisir. Adapun besaran yang diberikan yakni Rp 600 ribu/penerima yang ada di 212 Kabupaten/kota yang menjadi Target Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di 2022.

"Untuk Program PEN sendiri sudah disiapkan anggaran sebesar Rp451 triliun, dan itu terbagi menjadi 3 klaster utama, yakni Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, serta Penguatan Pemulihan Ekonomi," tutupnya.

(ega/ega)