Kolom Hikmah

Akomodasi dan Batu Nisan dalam PBNU Baru

Ishaq Zubaedi Raqib - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 06:05 WIB
Dokumen Pribadi Ishaq Zubaedi Raqib
Foto: Dokumen Pribadi Ishaq Zubaedi Raqib
Jakarta -

Sebelum duet KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf, meng- ikhbar personalia PBNU 2022-2027, sejumlah pengamat dan analis politik sudah melempar prediksi. Berdasar narasi besar yang disampaikan Gus Yahya--sapaan KH Yahya Cholil Staquf, dalam beberapa kesempatan, mereka mulai membayangkan PBNU dengan image "baru". Sebuah PBNU yang merupakan antitesis dari PBNU era Prof Dr KH Said Aqil Siradj.

Dengan tagline "menghidupkan" Gus Dur, Gus Yahya mencoba melakukan sentuhan paling sublim di ruang batin cabang dan wilayan sebagai pemilik mandat suara muktamar. Sebab, hingga lebih dari satu dekade kewafatannya, Gus Dur tetap diyakini sebagai sosok primus inter pares yang tak tergantikan. Pada dirinya, semua nilai-nilai praksis ke-NU-an bermuara. Darah biru, jaringan luas, simbol perlawanan, wawasan global dan nusantara, artikulatif dan humoris.

Gus Dur benar-benar melembaga. Ia sangat marketable untuk kalangan luas. Tapi tidak bagi sedikit orang yang secara ideologis menolak gerakan pribumisasi Islam. Karena alasan inilah, antara lain, Gus Yahya jauh lebih mudah melempangkan jalan memenangi muktamar. Gus Dur jelas diagungkan di tengah nahdliyin dan sangat diperhitungkan di luar komunitasnya. Selain Soekarno dialah solidarity maker yang mendunia.

"Pemerintahan" NU

Apakah setelah pengumuman, para pengamat akhirnya mendapati PBNU yang merepresentasi visi Gus Yahya terkait diktum "governing" NU, misalnya ? PBNU yang berbeda dari bangunan dan nomenklatur yang digunakan Kiai Said Aqil Siradj ? Tentu amat prematur untuk memberinya judgement. Tapi, sejauh yang diketahui umum, struktur versi revisionis ini tak ada yang baru. Bedanya adalah postur lebih gemuk dibanding PBNU-PBNU sebelumnya.

Membengkaknya jumlah personalia, masih bisa menemukan pembenarannya jika "pemerintahan" PBNU secara serius menduplikasi pola kerja sistem presidensial. Ketua Umum berfungsi sebagai seorang presiden yang mengarahkan, memutuskan dan mengeksekusi semua program kerja. Ia sepenuhnya memegang kendali atas semua ketua harian (menteri) sebagai anggota "kabinet" berdasar komitmen yang telah disepakati.

Kalau terbukti ada pembantu yang melakukan tindakan berkategori wanprestasi, maka sebagai Ketua Umum, Gus Yahya bisa segera mengambil satu "kartu" dari kantong jubah kekuasaannya. Ia punya hak prerogatif untuk melakukan reshuffle. Sebab, sejauh yang tersedia, alat-alat kelengkapan seperti badan otonom (banom), lembaga atau lajnah, adalah instrumen yang bisa digunakan para ketua menjalankan tugas-tugasnya.

Tentu saja masih terdapat sejumlah instrumen lain yang terhubung melalui garis komando dengan konsekuensi organisatoris seperti perangkat di lapisan wilayah, cabang, majelis wakil cabang, ranting dan anak ranting. Dalam kabinet Gus Yahya akan ada Ketua Agama, Ketua Pertanian, Ketua Kesehatan, Ketua Pendidikan, Ketua Koperasi dan UMKM, Ketua Tenaga Kerja dan nomenklatur lain seperti dalam struktur dan sistem pemerintahan presidensial.

Agar tercipta pendelegasian wewenang dan menghindarkan terpusatnya kekuasaan pada satu orang, maka para Wakil Ketua Umum membagi peran sesuai arahan Ketua Umum. Zulfa Mustofa, Hilal Al Aidid, Nizar Ali dan Nusron Wahid mesti menjalankan tugas pokok dan fungsi menteri kordinator. Masing-masing mengordinasi program yang sudah diamanatkan muktamar atas arahan dan pengawasan Dewan Syuriyah.

Sosialisasi Staqufiyah

Apakah "governing" NU bisa berjalan seperti yang diangankan buku "PBNU", itu amat bergantung pada type leadership Gus Yahya. Dalam periode pertama kepemimpinannya, penting baginya menimbang jenis pendekatan. Dan demi terciptanya satu kesatuan pandangan dan sikap, ada baiknya Gus Yahya memilih pendekatan "stronge leadership". Para Wakil Ketua Umum bertindak selaku pelaksana komando dari Ketua Umum.

Untuk sampai pada tahap ini, jelas tidak mudah. Apa yang jadi doktrin Staqufiyah alias visi Gus Yahya dalam Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum sepenuhnya dipahami oleh semua instrumen yang ada. Perlu ada gerakan terencana, sistematis dan massif yang dilakukan oleh sebuah lajnah "ekstra yudisial". Seperti BP7 era Presiden Soeharto, lembaga yang bertanggungjawab kepada Ketua Umum ini, menyusun modul lengkap.

Sesuai sifatnya, tugas lembaga ad hoc tersebut dibatasi waktu, agenda yang terpola, dan target yang terukur. Fungsi utamanya adalah sosialisasi, penguasaan dan penguatan hasil muktamar oleh semua instrumen jam'iyah dalam semua tingkatan, serta program evaluasi. Saat modul Staqufiyah sudah dikuasai, lembaga ini bubar. Penting disiapkan break-down semua keputusan muktamar secara detail, terutama terkait program kerja.

Sebagai katalisator sekaligus objek pembangunan pemerintah, PBNU bisa "mengikuti" Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang). Inilah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Sambil menyesuaikan dengan dinamika jam'iyyah dan jama'ah, PBNU bisa mengagendakan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 20 tahun).

Sukses PBNU akan bergantung pada prakarsa-prakarsa mereka. Kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa itu. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan sebutan pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program. Besarnya komitmen tergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan.

Pola kerja seperti ini hanya mungkin terbentuk, jika visi Gus Yahya dalam "PBNU" dapat diterjemahkan secara presisi, oleh semua pengurus, dari pusat hingga ranting. Kalau tidak, maka PBNU-nya tak akan berbeda dengan PBNU Kiai Said Aqil Siradj dan PBNU sebelum ini, khususnya dengan bangunan PBNU versi partai politik era KH Idham Chalid dan KH Wahab Chasbullah. NU yang bertendensi politik. NU yang terlibat intens dalam kekuasaan.

Perutusan politik dan Rental nisan

Dengan catatan singkat ini, mari berhitung based on ramalan versi sementara analis politik. Apa benar Gus Yahya tengah melakukan politik akomodasi dengan tampilnya sejumlah politisi dalam susunan PBNU-nya ? Sejatinya tidak. Sejatinya Gus Yahya terlalu kuat, sehingga tak beralasan jika harus melakukan akomodasi politik. Nama-nama yang muncul, bukanlah para baron yang masuk dalam the sellected elite di partai induk mereka.

Dari pengamatan yang kasat mata, Nusron Wahid tidak tampak membawa gerbong Golkarnya, Taj Yasin juga tidak sepenuhnya mewakili PPP, apalagi Mardani Maming di PDI Perjuangan dan Dipo Nusantara dari PKB. Namun demikian, waktu yang akan menjawab ; apakah mereka merupakan "perutusan" dengan pesan tertentu dari partai masing-masing. Nusron dan Dipo, misalnya, sudah ber-DNA Ansor jauh sebelum bergabung ke Golkar dan PKB.

Yakinlah ! Gus Yahya akan dengan mudah meraba apa maunya para politisi itu. Bahkan ia sudah memaklumkan bahwa ini tak lebih dari proses saling kontrol antarperimbangan kekuatan pilitik di kalangan politisi kader NU. Bahkan ia juga sudah membunyikan lonceng peringatan keras agar batu-batu nisan di maqbaroh para muassis NU, ulama, kiai pendiri pesantren, habaib dan sayyid, untuk tidak dirental demi rente politik, khususnya saat pemilu. Wallaahu A'lamu. (*)


Ishaq Zubaedi Raqib

Penulis adalah kolumnis masalah-masalah NU

Artikel ini merupakan kiriman pembaca detikcom. Seluruh isi artikel menjadi tanggungjawab penulis. (Terimakasih - Redaksi)

Simak juga 'Alasan Gus Yahya Libatkan Politikus di Kepengurusan PBNU':

[Gambas:Video 20detik]



(erd/erd)