Gagal Nyalon Wawalkot karena Eks Napi Narkoba, Politikus PDIP Gugat ke MK

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 16 Jan 2022 10:45 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Politikus PDIP Hardizal menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, UU itu membuatnya terganjal maju sebagai calon Wakil Wali Kota (Wawalkot) Sungai Penuh, Jambi, pada 2020 karena ia mantan narapidana narkotika.

Pada masa pendaftaran bakal pasangan calon, Hardizal telah mendapat surat mandat sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Sungai Penuh dari Partai PDI Perjuangan, PPP, dan Partai Berkarya. Kemudian pada akhir masa pendaftaran Pilkada tahun 2020, Partai Berkarya mencabut rekomendasinya dengan alasan Hardizal memiliki catatan kriminal sebagai pengguna narkoba yang didasarkan pada SKCK. Karena tidak memenuhi persyaratan, PDI Perjuangan dan PPP juga mengalihkan rekomendasi persetujuannya ke pasangan Wali Kota Sungai Penuh yang lain.

Nah, merasa dirugikan oleh peraturan terkait, Hardizal menggugat aturan itu. Yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf i serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf I UU Pilkada. Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada menyatakan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Kemudian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i menyatakan:

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" antara lain judi, mabuk, Pemakai/pengedar Narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

"Berlakunya Pasal 7 huruf i serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada menghalangi hak konstitusi Pemohon untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) yakni hak memilih dan hak dipilih (hak aktif dan hak pasif). Hak aktif sebagai calon dihilangkan dengan berlakunya ketentuan tersebut. Menurutnya, ketentuan tersebut diberlakukan secara akumulatif," kata kuasa hukum Hardizal, Harli sebagaimana dilansir website MK, Minggu (16/1/2022).

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Wanti-wanti Larangan TNI-Polri Jadi Plt Kepala Daerah':

[Gambas:Video 20detik]