Try Sutrisno: Jangan Asal Berdemokrasi

Jakarta - Perkembangan reformasi harus terus diawasi dan didorong dengan benar. Reformasi yang tidak berjalan dengan benar justru menimbulkan destabilitasi politik. "Kalau tidak berjalan benar, perkembangan reformasi menjadi tidak karu-karuan. Jangan asal berdemokrasi," ujar Pendukung Nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPN) Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI), Try Sutrisno, dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (7/5/2006).Dalam Konperensi Propinsi (Konperprop) PKPI DKI di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat 6 Mei kemarin, Try meminta kader PKPI tidak mengubah eksistensi NKRI, Pancasila dan UUD 45. "Kalau ini (Pancasila dan UUD 45) berubah tidak karu-karuan, tidak mengerti asal-usulnya, tidak mengerti sejarah politiknya, hanya ingin berubah untuk berubah, kita berbahaya," jelasnya.Menurut mantan wapres ini, perubahan adalah sesuatu yang abadi yang melibatkan semua komponen bangsa. Masyarakat tidak boleh saling tuding mencari kambing hitam siapa yang salah. "Kalau ada yang jelek kita harus saling instrospeksi," tegasnya.Try mengakui, amandemen UUD 45 memang merupakan suatu keniscayaan. Namun amandemen hendaknya tidak sampai keblablasan, karena inti dari amandemen justru perbaikan atau penyempurnaan."Kalau amandemen UUD 45 mengubah, menjungkirbalikkan dan tidak konsisten antara preambul dan batang tubuh, itu sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di situ tidak konsisten," tegasnya.Ia melihat terjadi penyusupan nilai liberalis dalam politik, nilai kapitalis dalam ekonomi, dan nilai individualis dalam sosial budaya. Try juga melihat adanya upaya menghancurkan kehidupan berbangsa dari luar. "Kita dilemahkan supaya mudah diatur. Bank-bank sudah hampir lepas, Indosat strategis, sebagian besar sahamnya dimiliki luar. Itu bukan sekadar ekonomis tapi lebih kepada strategis keamanan," paparnya.Dengan kepemilikikan pihak asing, katanya, mereka bisa mengontrol semua kegiatan termasuk kegiatan perbankan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa diminta untuk bisa secara mandiri, interdependensi, tapi bermartabat mengelolanya. "Kita jangan dijadikan budak sedangkan pihak asing yang menjadi manajemen. Tugas kita mengingatkan pemerintah agar jangan tidur lagi jika ingin mewujudkan cita-cita proklamasi," tandasnya. (fay/)