Suara Mahasiswa

PMII: Harga Nonsubsidi Naik, Pemerintah Harus Pastikan Pupuk Subsidi Aman

Arief Ikhsanudin - detikNews
Kamis, 13 Jan 2022 23:51 WIB
Wakil Sekjen PMII, Hasnu
Wakil Sekjen PMII, Hasnu (Foto: dok. istimewa)
Jakarta -

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyoroti soal naiknya pupuk nonsubsidi di awal tahun 2022. Untuk itu, mereka meminta pemerintah memastikan stok pupuk subsidi.

Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Hasnu menyampaikan tren kenaikan harga pupuk nonsubsidi sudah berlangsung sejak Oktober 2021.


"Beberapa laporan mengungkapkan, harga pupuk mencapai Rp 265 ribu sampai Rp 280 ribu per sak isi 50 kilogram (kg) pupuk Urea. Kemudian, pada Oktober hingga November 2021 harga pupuk mengalami kenaikan menjadi Rp 380 ribu. Desember 2021 mencapai Rp 480 ribu hingga Rp 500 ribu. Bahkan, di luar Jawa mencapai Rp 600 ribu," kata Hasnu dalam keterangannya, Kamis (13/1/2022).

Melihat kenaikan tersebut, Hasnu meminta pemerintah memastikan stok pupuk bersubsidi. Dikhawatirkan, pupuk subsidi menghilang di tengah harga pupuk nonsubsidi naik.

"PB PMII mendesak pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi aman guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya harga pupuk nonsubsidi," katanya.

Menurut Hasnu, petani akan kesulitan jika pupuk subsidi hilang atau langka. Perlu penanganan khusus agar pupuk subsidi tetap beredar di pasaran.

"PB PMII juga meminta pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi potensi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat meledaknya permintaan yang disebabkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi dan permainan oknum mafia pupuk," katanya.

"PB PMII mendesak Kejaksaan Agung agar membongkar dugaan mafia pupuk di Indonesia," katanya.

Kemudian, PMII meminta DPR memanggil produsen pupuk dan Kementerian Pertanian. Jadi, ada rapat dengar pendapat untuk mengambil jalan keluar naiknya harga pupuk.

PB PMII pun meminta PMII se-Indonesia agar mengawasi harga pupuk.

"Pengurus Cabang dan PKC PMII se-Indonesia agar mengawasi secara ketat terhadap harga pupuk di daerah masing-masing yang merugikan para petani," katanya.

(aik/aik)