Polisi Proses Hukum Ferdinand Hutahaean Dinilai Teladan Agar Adab Bermedsos

Audrey Santoso - detikNews
Kamis, 13 Jan 2022 22:41 WIB
Anggota Pembina Yayasan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Mari Pangestu (kiri) selaku moderator berbicara disaksikan para nara sumber, Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema A (kedua kiri), Ketua Departemen Ilmu Ekonomi UI Teguh Dartanto (tengah), Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Haryo Aswicahyono (kedua kanan) dan Pengamat Sosial Budaya Vokasi UI Devie Rahmawati (kanan) pada Diskusi Seri Pemilu 2019 yang digelar CSIS, di Jakarta, Senin (18/3/2019). 

Dalam diskusi ini para narasumber membahas mengenai komitmen para capres/cawapres dalam pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial budaya yang sebelumnya telah dilontarkan para cawapres dalam acara Debat Cawapres 2019 putaran ketiga.
Foto: Pengamat sosial, Devie Rahmawati (kanan) (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Pengamat sosial, Devie Rahmawati menyebut proses hukum yang kini dijalani Ferdinand Hutahaean dalam kasus cuitan 'Allahmu lemah' adalah sebuah teladan dari aparat penegak hukum dalam menertibkan dunia digital. Devie menuturkan diperlu contoh agar masyarakat dapat berperilaku lebih baik di ruang digital, termasuk media sosial (medsos).

"Tentu saja negeri ini butuh keteladanan. Negeri dengan karakter sosial patron klien, secara sederhana, ketika lokomotif bergerak ke kanan, maka gerbong berpotensi mengikuti. Di mana kepemimpinan yang kuat, akan mampu membawa masyarakat menuju tatanan yang tepat dibutuhkan," tegas Devie kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).

"Oleh karenanya kita berharap banyak, negeri bisa kembali menunjukkan kearifan sosialnya di ruang nyata, yang terkenal dengan masyarakat yang santun. Para elit negeri sebagai lokomotif bangsa, harus menjadi yang terdepan dalam upaya ini," imbuh dia.

Devie mengaku yakin dengan sikap kepolisian memidanakan Ferdinand Hutahaean. Dia meyakini langkah-langkah hukum yang diterapkan polisi dalam kasus cuitan 'Allahmu lemah' sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Bagi aparat kepolisian, saya percaya keputusan yang diambil sudah berlandaskan tata aturan yang berlaku di negeri, tanpa terkecuali," pungkas dia.

Devie mengajak masyarakat mengambil pelajaran dari kasus yang menjerat Ferdinand Hutahaean. Devie mengatakan aktivitas di ruang digital, termasuk media sosial (medsos) juga menuntut perilaku yang beradab.

"Peristiwa yang menimpa Ferdinand, tentu saja mengingatkan negeri ini atas hasil studi Microsoft tentang derajat keadaban sebuah masyarakat, yang diluncurkan pada Februari, 2021 lalu," kata Devie.

"Bahwa Indonesia didapuk menjadi negara paling buruk komunikasinya se-Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat terburuk di antara 32 negara yang di survei," lanjut dia.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.