Ketua DPD Terima Masukan dari Pembimbing Haji soal Jumlah Anggota

Dea Duta Aulia - detikNews
Kamis, 13 Jan 2022 16:44 WIB
LaNyalla Mattalitti
Foto: dok. DPD RI
Jakarta -

Ikatan Pembimbing Haji Umroh Indonesia (IPHUIN) bertemu dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satu poin yang disampaikan terkait mengenai pembimbingan tersertifikasi.

Ketua IPHUIN, Adi Marfudin, menjelaskan saat ini pembimbing manasik haji baru berjumlah 8.500 orang dari target pemerintah sebanyak 100 ribu pembimbing bersertifikat.

"Saat ini baru ada 8.500 pembimbing yang sudah punya sertifikat dari 16 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Target pemerintah, setiap 45 orang jemaah haji ada satu pembimbing tersertifikasi. Maka harus ada 100 ribu orang pembimbing tersertifikasi," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/1/2022).

Ia menambahkan, setiap tahun ada sekitar 221 ribu jemaah haji yang berangkat menuju Makkah. Menurutnya, masih banyak permasalahan yang kerap muncul ketika jemaah tiba di Makkah.

"Tahun 2019 kami jadi konsultan bimbingan haji di Arab Saudi. Hampir setiap tahun ada sekitar 320 persoalan yang diadukan jemaah. Artinya, ada masalah pada bimbingan manasik haji. Sementara kita masih memiliki 5,5 juta jemaah masa antre dengan tenggang waktu 45 tahun," katanya.

Untuk mengatasi beragam masalah, pihaknya terus mencoba berinovasi dengan cara memanfaatkan masjid-masjid yang tersebar di seluruh daerah untuk melakukan manasik haji.

"Kami mencoba melahirkan gagasan dan inovasi baru yakni manasik haji berbasis masjid. Jadi nantinya di setiap masjid ada pembimbing haji bersertifikat," harapnya.

Adi juga menyampaikan keluh kesahnya soal biaya. Menurutnya, biaya sertifikasi pembimbingan cukup tinggi mencapai Rp 7 juta per orang.

"Melalui pertemuan ini kami ingin lebih bersinergi dengan pemerintah dalam hal pembinaan, pelayanan dan bimbingan di masing-masing wilayah dalam hal bimbingan manasik haji," katanya.

Sementara itu, LaNyalla mengatakan pihaknya memberikan perhatian lebih untuk membantu mengatasi masalah yang kerap muncul saat kegiatan haji dan umrah. Ia menyarankan agar dana haji dikelola dengan baik supaya para jemaah mendapatkan fasilitas yang baik saat beribadah.

"Mengapa tidak dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas untuk menampung jemaah haji kita di Arab Saudi. Sejauh ini belum ada fasilitas tetap milik pemerintah untuk jemaah haji asal Indonesia di Arab Saudi," katanya.

Ia juga mencoba menggagas insentif untuk para pembimbing manasik haji dan berjanji akan meneruskan aspirasi dari IPHUIN ke Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya.

"Itu bisa diusulkan insentif bagi pembimbing manasik haji agar menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Dipo Nusantara Pua Upa. Ia meminta agar pemerintah mampu menyediakan fasilitas seperti sekolah khusus bimbingan haji yang dimiliki oleh Malaysia.

"Juga seperti Aceh misalnya. Mereka punya lahan di Makkah. Kita dorong agar pemerintah entah nantinya kontrak rumah atau beli. Selama ini kita kan masing-masing kloter berbeda tempat," tutupnya.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung) dan anggota Komisi III DPR RI, Dipo Nusantara Pua Upa. Sedangkan Ketua IPHUIN didampingi Kabid Kelembagaan Wildan Samani, Kabid Organisasi Arafi Mughni, Kabid Pelatihan Farhat dan Indah FBA.

(prf/ega)