Polisi Ungkap Kasus Mafia Tanah Rp 15 M di Bogor, Libatkan Eks Pegawai DJKN

Rizky Adha Mahendra - detikNews
Kamis, 13 Jan 2022 11:34 WIB
Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin (Rizky Adha Mahendra/detikcom)
Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin (Rizky Adha Mahendra/detikcom)
Bogor -

Polisi mengungkap kasus mafia tanah yang melibatkan oknum mantan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Total kerugian atas kasus tersebut berkisar Rp 15 miliar.

"Kerugian yang sudah timbul dari perbuatan mereka terhadap korban yang akan membeli tanah tersebut Rp 10 miliar. Potensi kerugian negara juga Rp 5 miliar sehingga totalnya Rp 15 miliar," ujar Kapolres Bogor Iman Imanuddin melalui siaran pers, Kamis (13/1/2022).

Polisi berhasil mengamankan enam tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah pelaku utama AS, D, R, IS, MS, dan A. AS merupakan mantan pegawai honorer di DJKN.

Tersangka membuat surat-surat palsu yang dibutuhkan untuk transaksi tersebut. AS memanfaatkan akses informasi terkait objek kekayaan negara. Kemudian menjualnya kepada orang lain dengan mengaku sebagai pegawai DJKN.

"Adapun yang dilakukan para tersangka berawal dari mereka membuat surat palsu seolah-olah itu diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait objek tanah milik negara yang mereka jual untuk dilepas kepada pembeli," lanjutnya.

Objek tanah negara yang dimanfaatkan untuk kasus penipuan tersebut berada di Kecamatan Babakan Madang. Dengan luas tanah sekitar 2.000 meter persegi.

"Lokasi tanah di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, untuk lokasi objek tanahnya luasnya kurang-lebih 2.000 meter persegi," ujar Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Siswo Tarigan pada kesempatan yang sama.

Polisi mengamankan beberapa barang bukti dari tersangka, di antaranya printer dan komputer untuk mencetak surat-surat palsu serta 60 surat palsu.

Akibat perbuatannya, tersangka dikenai Pasal 263 Ayat 1-2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun serta Pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.

(isa/isa)