2 Ibu Rumah Tangga di Lombok Tersangka Perdagangan Orang ke Turki

Faruq Nickywari - detikNews
Rabu, 12 Jan 2022 11:26 WIB
2 ibu rumah tangga tersangka kasus perdagangan orang ke Turki
Dua ibu rumah tangga tersangka kasus perdagangan orang ke Turki. (Dok. Polda NTB)
Lombok Timur -

Dua orang ibu rumah tangga asal Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), berinisial SH (47) dan DH (39) ditetapkan sebagai tersangka. Mereka melakukan tindakan pidana perdagangan orang (TPPO).

"Pelaku telah merekrut dan mengirim korban ke luar negeri dengan modus operasi adalah menjanjikan gaji besar Rp 21 juta pekerjaan enak," ungkap Ditreskrimum Polda NTB Kombes Hari Brata, Rabu (12/1/2021).

Hari mengatakan, untuk menarik perhatian korban, pelaku memberikan uang fit sebesar Rp 3 juta. Tak hanya itu, pelaku juga memalsukan identitas korban dengan menambahkan umur korban.

"Pelaku juga memalsukan identitas korban dengan menambah usia korban dan untuk menarik korban, pelaku memberikan uang fit sebesar Rp 3 juta," ujarnya.

Kedua pelaku merekrut korban berinisial LS asal Lombok Timur untuk bekerja di luar negeri yakni di negara Turki sebagai pengasuh lansia.

"Selama bekerja di Turki, korban mengalami kekerasan dari majikannya. Gaji yang dijanjikan ternyata tidak sesuai, hanya menerima Rp 5-6 juta. Korban melarikan diri ke KBRI Ankara dan pada tanggal 11 Desember 2021 korban dipulangkan ke Indonesia," jelas Hari.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku merekrut para calon korban dengan modus yang sama. Sebelum dikirim ke luar negeri sebagai negara tujuan, para korban terlebih dahulu ditampung oleh agen yang berada di Jakarta dan dipindahkan dari satu kota ke kota lain seperti wilayah Jawa Barat dan Jakarta.

"Agen yang di Jakarta AR masih dalam pengejaran. Pelaku telah menjalankan aktivitasnya lebih dari 3 tahun dan sebagian besar korban masih berada di luar negeri," tuturnya.

Akibat perbuatannya itu, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 10 dan 11 jo 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan/atau Pasal 81 dan 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

(mud/mud)