ADVERTISEMENT

Bahlil Klaim Pebisnis Ingin Pilpres Ditunda, Kader Gerindra Minta Daftarnya!

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 12 Jan 2022 11:25 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad.
Kamrussamad (Dok. fraksigerindra.id)
Jakarta -

Kader Partai Gerindra, Kamrussamad, meminta daftar nama pengusaha atau pebisnis yang diklaim Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang menginginkan Pilpres 2024 ditunda. Kamrussamad menilai pernyataan Balil tersebut hanya ingin menarik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Fenomena menteri nyiapin 'pelampung' periode kedua presiden tahun akhir masa jabatan presiden, memang biasanya mencari 'exit strategi' agar bisa terselamatkan lagi di pemerintah berikutnya jika rezim berganti," kata Kamrussamad dalam keterangannya, Rabu (12/1/2022).

Selama pandemi ini pun menurut Kamrussamad dunia usaha sudah diberikan keringanan oleh pemerintah. Kamrussamad pun menyinggung soal putusan MK terhadap UU Cipta Kerja atau Ciptaker.

"Kementerian Investasi dan Kepala BKPM merupakan produk turun dari UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan 'inkonstitusional bersyarat'. Mungkin dampak putusan MK tersebut membuat investor jadi 'wait & see' realisasikan investasinya, maka Menteri Bahlil mencari perhatian baru dari Presiden Jokowi. Bicara mengatasnamakan pengusaha," ujar Kamrussamad.

"Karena itu, kita minta daftar nama-nama pengusaha yang minta Pemilu 2024 ditunda. Agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui sejarah pembayaran pajaknya," imbuhnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

"Saya ada sedikit terusik dengan data yang... bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan Pilpres," kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip Senin (10/1).

Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana 3 periode harus dihentikan. Namun, soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.

"Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027 kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya," katanya.

Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.

"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," katanya.

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," ujar dia.

(rfs/yld)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT