Pemerintah Harus Tingkatkan Pemilikan Saham di PT Freeport

Jakarta - Revisi kontrak karya PT Freeport bukan hal yang tidak mungkin. Pasalnya PT Freeport sudah membuka diri untuk merevisi kontrak karya.Revisi kontrak karya yang diteken tahun 1991 perlu untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia yang masih kecil, masih berkisar antara 9 persen. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki 9,36 persen saham di perusahaan tersebut. Saham lainnya dimiliki PT Indocopper Investama (9,36 persen namun sudah dijual ke Freeport), dan Freeport Mcmoran Copper and Gold Inc (81,28 persen)."Nantinya dimasukkan peningkatan royalti. Dan itu pihak Freeport membuka diri kalau kita mau mengajukan negoisasi kontrak karya," ujar anggota Komisi VII dari Fraksi PAN Catur Sapto Edi kepada detikcom, Sabtu (6/5/2006).Catur bersama enam orang anggota Panja Freeport DPR dan tiga orang tim ahli saat ini tengah berada di Papua untuk meninjau keadaan masyarakat Papua dan melihat lokasi penambangan PT Freeport. "Kita sedang investigasi, besok hasilnya saya laporkan," janjinya.Setelah peninjauan kontrak karya, berikutnya harus pengelolaan lingkungan khususnya pasca operasi tambang harus diperjelas. "Maka PT Freeport ini harus diaudit total sehingga semua data itu jelas. Yang mengaudit pun harus auditor independen, bukan auditor pemerintah maupun auditor PT Freeport," tuturnya.Kemarin Jumat, tim bertemu dengan Lembaga Pengembangan Masyrakat Amungme dan Kamoro, Yayasan Mama Yusefa Yahamak, Pemda Mimika dan tokoh masyarakat.Dari pertemuan tersebut, kelihatan jelas warga Papua berhasrat untuk ikut mengelola manajemen PT Freeport, dan meminta saham PT Freeport. "Mereka juga ingin masuk dalam manajemen di PT Freeport yang selama ini dipegang oleh orang luar," katanya.Masyarakat sekitar PT Freeport juga perlu diberdayakan dengan mensuplai kebutuhan logistik, sandang, yang diperlukan PT Freeport."Kemudian mereka minta ada rencana yang jelas tentang pengelolaan pasca tambang terhadap tailing. Itu harus ada rencana pasca tambangnya gimana," imbuhnya.Catur meminta Freeport harus dikelola dalam rangka memperkuat NKRI. "Untuk itu pemerintah dan Freeport harus meminimalisir gejolak dengan berbagai macam cara yang pertama tuntutan dua suku itu harus diberikan kompensasi, dikembalikan kehormatannya, penghargaan bisa dalam bentuk uang, atau pengakuan, diajak bicara lah, tokoh mereka ini sampai sekarang belum diajak bicara," katanya.Dalam kunjungannya ke Papua Catur ditemani oleh anggota Komisi VII lainnya yakni Sony Keraf , Dito Ganinduto dari fraksi Golkar, Idil Suryadi (FPPP), Tamam Ahda (FPPP), Ali Mubarok (FKB), dan Muhammad Idris Lutfi (FPKS). "Semua biaya akomodasi, penerbangan, semua anggaran dari DPR, dari negara," tegasnya. (ddn/)