Ketua DPD Gerindra DKI Bicara Kemungkinan Pj Gubernur Diisi Parpol-TNI-Polri

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 11 Jan 2022 19:57 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Ahmad Riza Patria (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Gerindra bicara pihak yang mengisi kepemimpinan Jakarta usai ditinggal Anies Baswedan pada akhir 2022. Gerindra menyebut kemungkinan posisi penjabat gubernur diisi oleh partai politik, TNI, hingga Polri.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dalam acara focus group discussion (FGD) DPD Gerindra soal 'Gubernur Jakarta Tanpa Pilkada 2022-2024: Gubernur Jakarta milik siapa?'. Riza awalnya mengatakan presiden bisa saja merevisi aturan mengenai pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan kepala daerah.

"Kalau mengacu pada aturan yang ada, itu tidak dimungkinkan, tapi semuanya di politik ini serba mungkin, bergantung pada presiden, presiden bisa merubah merevisi aturan yang ada," kata Riza dalam diskusi virtual, Selasa (11/1/2022).

Wakil Gubernur DKI Jakarta itu kemudian mencontohkan presiden bisa saja memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang saat ini menjabat. Tapi bisa juga, kata Riza, presiden menyerahkan tampuk kepemimpinan pejabat gubernur kepada partai politik, TNI, hingga Polri.

"TNI-Polri bisa jadi menjadi kepala daerah yang ada, atau kepala daerah yang ada diperpanjang, itu semuanya mungkin atau mungkin diberi kesempatan dari parpol untuk mengisi sementara," jelasnya.

Kendati demikian, Riza menyerahkan penunjukan pejabat gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri. Riza berharap siapa pun pejabat eselon I yang ditunjuk mampu memastikan pembangunan kota Jakarta tetap berlanjut usai Anies Baswedan lengser.

"Siapa pun nanti yang ditunjuk Kemendagri sebagai PJ gubernur DKI, daerah lain, dan wali kota, adalah orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan akan daerah. Pastikan pembangunan berjalan dengan baik dan memastikan kesejahteraan warga, " imbuhnya.

Lebih lanjut, Riza berpesan kepada fraksi Gerindra di DPRD DKI untuk memperkuat fungsi pengawasan. Caranya dengan memastikan pejabat gubernur yang ditunjuk nanti tak menjalankan kepemimpinan semena-mena.

"Fungsi pengawasan anggota DPRD DKI Jakarta khususnya Gerindra jangan sampai melemah, mengingat tugas itu secara normatif sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah. Yang harapannya adalah sebagai pelaksana check and balance agar terdapat keseimbangan dan pejabat kepala daerah tidak semaunya sendiri dalam melaksanakan tugasnya, " ucapnya.

(taa/eva)