Kembangkan Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Sebut Ada Harta yang Irasional

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 11 Jan 2022 18:37 WIB
Nurul Ghufron
Nurul Ghufron (Farih/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut adanya harta irasional pada kasus Wali Kota Rahmat Effendi. Ghufron mengatakan KPK hingga kini masih terus melakukan pengembangan.

"KPK saat ini masih fokus kepada tindak pidana korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi, apakah kemudian akan dikembangkan? Sekali lagi semuanya masih terbuka untuk kemudian dikembangkan, tetapi kami masih saat ini fokus pada suap dan gratifikasinya," kata Ghufron dalam konferensi pers, Selasa (11/1/2022).

"Karena suap dan gratifikasinya saja masih memungkinkan untuk tidak saja yang kami dapat pada saat OTT. Masih akan berkembang karena harta-harta yang irasional juga masih kami lanjutkan pengembangannya," tambahnya.

Ghufron mengatakan KPK juga tak menutup kemungkinan mendalami keterlibatan pihak DPRD dalam perkara ini. Hal itu tentu akan merujuk temuan-temuan KPK pada penggeledahan maupun keterangan para saksi.

"Apakah kemungkinan masih bisa ke DPRD? Sekali lagi masih dalam proses pengembangan, memungkinkan iya atau tidaknya nanti sesuai dengan temuan-temuannya," kata Ghufron.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Penindakan KPK Karyoto menambahkan bahwa temuan-temuan nantinya akan membuka peluang untuk dugaan tindak pidana lainnya. Dia juga mempersilakan masyarakat untuk mengadu ke KPK bila ada dugaan tindak pidana lain.

"Kalau dalam penggeledahan itu ditemukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dimungkinkannya adanya tindak pidana baru ya tentunya pasti akan kita buka, baik itu pengadaan barang dan jasa atau yang ditanyakan rekan-rekan wartawan masalah jual beli jabatan dan lain-lain," kata Karyoto.

Selanjutnya, Karyoto mengatakan laporan masyarakat akan membantu KPK dalam proses penyidikan. Dia juga melibatkan PPATK untuk mencari dugaan adanya TPPU yang dilakukan pria yang akrab disapa Pepen itu.

"Dan tentunya nanti akan kita padu dengan rekan-rekan kami di tempat pelaporan masyarakat di PLPM (penanganan laporan pengaduan masyarakat) nanti kita akan lihat apakah laporan-laporan yang terkait dengan Wali Kota Bekasi ini tentunya akan menjadi source yang akan kita pertimbangkan juga," ujarnya.

"Nanti kita dengan penggeledahan-penggeledahan yang kita sudah lakukan beberapa hari yang lalu. Dan rekan-rekan juga paham ini belum satu minggu ya, nanti yakin nanti juga tentunya PPATK juga akan dijadikan bahan pertimbangan juga, apakah nanti kita temukan TPPU-nya atau tidak. Ini sudah ada pintu, sudah terbuka, tinggal kita mencari apakah ada tindak pidana korupsi lainnya yang signifikan," tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama sejumlah orang lainnya ditangkap KPK. Dari operasi tangkap tangan kasus dugaan korupsi ini, KPK juga mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.

"Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang-lebih Rp 5,7 miliar dan sudah kita sita Rp 3 miliar berupa uang tunai dan Rp 2 miliar dalam buku tabungan," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1).

Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka. Berikut rinciannya:

Sebagai pemberi:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Untuk tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saksikan juga: Ramai Spirit Dolls, Si Boneka 'Hidup'

[Gambas:Video 20detik]



(azh/knv)