Ketua Banggar DPR: Jangan Jerumuskan Presiden Jokowi

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Selasa, 11 Jan 2022 15:41 WIB
Ketua Banggar DPR Said Abdullah/Dok Istimewa
Ketua Banggar DPR Said Abdullah (Dok Istimewa)
Jakarta -

Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tentang aspirasi pengusaha agar pemilihan umum diundur hingga 2027 menuai kontroversi. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengkritik keras Bahlil Lahadalia.

Said Abdullah mengungkit kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Jokowi yang mencapai 71 persen dalam survei Indikator 6-11 Desember 2021, termasuk kepuasan terhadap demokrasi. Karena itu, Said Abdullah menyayangkan pernyataan Menteri Bahlil bertentangan dengan semangat-semangat demokrasi.

"Sungguh disayangkan pernyataan seperti ini muncul, bahkan di antaranya dari pembantu presiden sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita bukanlah barang mainan yang mudah dibongkar pasang layaknya anak kecil semaunya bermain lego. Undang-Undang Dasar adalah azimat penting, tiang penyangga utama ketatanegaraan kita. Jangankan mengamandemen agar presiden bisa hingga tiga periode, PDI Perjuangan memiliki agenda dituangkannya Haluan Pembangunan Semesta Berencana di dalam Undang Undang Dasar 1945 saja masih menimbang-nimbang," kata Said Abdullah, Selasa (11/1/2022).

Said, yang juga Ketua DPP PDIP, mengatakan partainya memang memiliki agenda dituangkannya Haluan Pembangunan Semesta Berencana di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun upaya menggolkan agenda itu saja masih ditimbang-timbang.

PDIP khawatir, jika amandemen Undang-Undang 1945 dibuka, malah ibarat membuka kotak pandora yang memungkinkan semua kepentingan politik jangka pendek masuk. Padahal, kata Said Abdullah, tujuan PDI Perjuangan bukan itu, melainkan menjamin keberlangsungan pembangunan semesta berencana meskipun gonta-ganti pemerintahan. Langkah ini disebut semata-mata agar pemerintahan terpilih juga memikirkan estafet dari pemerintahan sebelumnya dan mewariskan 'track' konstitusional untuk pemerintahan berikutnya.

"Gagasan Menteri Investasi/Kepala BKPM agar memperpanjang pemerintahan hingga 2027 juga sungguh saya sayangkan. Selain itu bukan porsinya untuk diwacanakan ke publik, pernyataan itu sama halnya menolerir pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 oleh Presiden Joko Widodo. Gagasan ini jelas menjerumuskan Presiden Joko Widodo. Pasal 7 UUD 1945 sangat jelas, 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'," kata wakil rakyat asal Sumenep, Madura, ini.

Kepala Badan Anggaran DPR RI ini bertanya-tanya apakah pembantu presiden tidak mendengar dan memahami pernyataan Presiden Joko Widodo yang berulang kali menyatakan tunduk dan patuh pada Undang-Undang Dasar 1945. Said pun mengutip kembali pernyataan Jokowi, yaitu 'Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja'.

"Gagasan memperpanjang pemerintahan hingga 2027 juga menampar muka pemerintah sendiri. Sedih rasanya hal seperti itu diungkapkan oleh seorang pembantu presiden," kata Said Abdullah.

Simak di halaman selanjutnya.