.webp)
Partai Amanat Nasional (PAN) menegur jubir mudanya, Dimas Akbar Prakoso, karena mengomentari pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. PAN menyebut komentar Dimas Akbar atas nama pribadi.
"Saya sudah konfirmasi ke Mas Bahlil atas pernyataan tersebut. Hal itu dinyatakan saat diundang oleh lembaga Survei Indikator Politik Indonesia ketika mempresentasikan hasil surveinya," kata Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).
Menurut Viva, sebagai hasil survei, apapun data survei akan menjadi perdebatan di publik. Viva menyebut era demokrasi saat ini, perdebatan, analisa, kritik, pro-kontra, merupakan sesuatu yang diterima sebagai konsekuensi logis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mas Bahlil dalam pernyataannya tidak salah karena menjelaskan aspirasi dunia usaha yang menghendaki pemilu dimundurkan," ujarnya.
Adanya keberagaman, kata Viva, merupakan aspirasi dari seluruh elemen bangsa sebagai ekspresi berdemokrasi, dan buah dari kebebasan berpikir dan berpendapat.
"Dan secara historis, Indonesia telah mengalami pasang-surut kehidupan demokrasi, termasuk memajukan atau memundurkan jadwal pemilu," katanya.
Viva juga menyampaikan pesan Ketum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas terkait keputusan politik. Viva sekaligus memberikan catatan terhadap jubir muda PAN Dimas Akbar Prakoso.
"Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, berpesan agar setiap keputusan politik dapat membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang sedang dalam proses percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan mesti mendukung kerja dan kinerja pemerintah secara maksimal," sebut Viva.
"Sebagai catatan, apa yang disampaikan oleh Dimas Akbar Prakoso, Jubir Muda PAN, adalah pendapat pribadi. DPP PAN telah menegur Dimas agar berhati-hati dalam menyatakan pendapatnya, meskipun itu pendapat pribadi," imbuhnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengklaim para pengusaha berharap pemilihan presiden dimundurkan. Juru Bicara Muda PAN Dimas Prakoso Akbar menilai pernyataan Bahlil tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
"Itu klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Mana buktikan data pengusahanya, siapa saja, dari mana saja, berapa jumlahnya?" kata Dimas kepada wartawan, Senin (10/1).
Dimas menilai pernyataan Bahlil mencederai konstitusi dan amanat reformasi. Menurut Dimas, tertulis jelas dalam UUD 1945 yang mengatur presiden diganti setiap lima tahun dam maksimal hanya 2 periode.
"Solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pelaku usaha bukan menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Toh kita pernah menyelenggarakan pilkada serentak di tengah pandemi yaitu pilkada tahun 2020 yang juga cakupannya hampir se-Indonesia," ujarnya.
Simak juga 'Kritik Pernyataan Bahlil, PPP: Fokus Sebagai Menteri Investasi!':
