Pemerintah terus melakukan evaluasi PPKM wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Terlebih di minggu ini, kasus aktif mengalami peningkatan di beberapa wilayah.
Per 9 Januari 2022, terdapat kasus aktif sebanyak 6.108 kasus atau 0,14% dari total kasus, meningkat dari seminggu yang lalu sebesar 4.530 kasus. Proporsi kasus aktif dari luar Jawa-Bali sebesar 36,87% (2.252 kasus dari 6.108 kasus nasional).
Sedangkan, kasus konfirmasi harian per 9 Januari 2022 ada 529 kasus dan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 432 kasus, meningkat dibanding 7DMA per 3 Januari 2022 sebesar 222 kasus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) COVID-19 nasional sedikit meningkat dari minggu sebelumnya menjadi 0,99, namun masih di bawah 1 (laju penularan terkendali). Angka Rt untuk setiap pulau masih tetap, kecuali di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang sedikit naik," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Senin (10/1/2021).
Hal ini ia sampaikan usai Ratas Evaluasi PPKM, di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Dalam kesempatan ini, Airlangga juga membahas soal upaya pemerintah dalam mencegah penambahan kasus aktif, salah satunya dengan menggencarkan vaksinasi.
Soal perkembangan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, secara nasional capaian vaksinasi dosis 1 mencapai 81,7% dengan sejumlah 256 kabupaten/kota yang telah mencakup di atas 70% untuk dosis 1 umum dan 60% cakupan dosis 1 lansia. Sementara, laju rata-rata vaksinasi dalam seminggu terakhir adalah 766.830 dosis/hari.
Adapun vaksinasi dosis primer lengkap ditargetkan selesai pada Kuartal II 2022, dengan target vaksinasi harian sebesar 1,2 juta/hari. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi booster direncanakan akan dimulai pada 12 Januari 2022.
"Vaksin Booster yang sudah mendapatkan EUA dari BPOM, yaitu vaksin Sinovac/ CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax. Berdasarkan hasil kajian, booster itu akan diberikan pada sasaran usia 18 tahun ke atas," paparnya.
Airlangga juga menambahkan untuk Vaksin Merah Putih saat ini sudah ada yang masuk pada tahap uji coba. Beberapa di antaranya, seperti vaksin Unair-Biotis, serta vaksin BUMN-Baylor.
Mengenai perkembangan Vaksin Nusantara, pemerintah akan terus mendorong dan menerapkannya di RS. Namun, kata Airlangga, implementasinya agak berbeda karena berbasis pelayanan dalam bentuk imunoterapi untuk meningkatkan imunitas.
Lebih lanjut, Airlangga juga membahas terkait tambahan kasus aktif yang sebagian besar berasal dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) atau imported cases. Sebanyak 5%-10% PPLN sejak akhir Desember 2021 terkonfirmasi positif, sekitar 70% kasus baru berasal dari Jawa-Bali, dan hingga kini masih ada sekitar 29% PPLN yang melakukan karantina di hotel.
Airlangga menyebut penambahan kasus dari PPLN sangat signifikan di daerah pintu masuk PPLN, antara lain di Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Dengan demikian, hal ini mempengaruhi penilaian level PPKM di provinsi/kabupaten/kota yang menjadi entry point.
Beberapa daerah yang menjadi entry point, antara lain Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Aruk, Entikong dan Motaain NTT.
Guna mengatasi hal ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan pemisahan level asesmen untuk daerah pintu masuk PPLN. Selanjutnya, akan dilakukan juga pengintegrasian Sistem Monitoring PPLN, sejak informasi awal kedatangan dari Imigrasi (Kemenkumham), Karantina (Aplikasi Monitoring Karantina Presisi POLRI), hingga selesai atau keluar dari tempat karantina.
"Akan dilakukan pemisahan data antara kasus PPLN (imported cases) dengan kasus penularan di dalam negeri (transmisi lokal), sebagai dasar dalam penetapan level PPKM. Ada treatment khusus, misalnya di pintu masuk bandara dan pelabuhan. Catatan kasus PPLN akan dipisahkan dengan kenaikan kasus lokal/wilayah. Jadi misalnya yang terjadi di Bandara Soetta dan RSPI Sulianto Saroso (untuk PPLN), secara khusus akan berbeda dengan kenaikan kasus di Jakarta pada umumnya," jelas Airlangga.
Di sisi lain, soal perhelatan MotoGP 2022 Mandalikan, Airlangga menyebut MotoGP 2022 Seri-1 akan dimulai pada 4 Maret 2022 di Qatar. Kegiatan ini akan dilanjutkan MotoGP Seri-2 pada 18 - 20 Maret 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok NTB. Selain itu, juga akan diadakan Pre-Season Test pada 11 - 13 Februari 2022 di Sirkuit Mandalika.
Ia pun menambahkan untuk tiket akan ditargetkan terjual sesuai kapasitas yang ada per hari, yaitu sebanyak 63.534 pax. Adapun penjualan secara online telah dibuka sejak 6 Januari dan secara offline akan dibuka pada 11 Januari 2022. Meski demikian, pelaksanaan MotoGP 2022 ini perlu didukung oleh percepatan vaksinasi untuk mencapai target vaksinasi dosis 2 sebesar 70% di Lombok.
"Percepatan vaksinasi dilakukan pada daerah kabupaten/kota di NTB yang belum memenuhi target minimal untuk syarat pelaksanaan MotoGP. Terutama untuk vaksinasi dosis 2, saat ini masih ada kabupaten yang belum mencapai 70%," tutur Airlangga.
Dalam kesempatan ini, Airlangga juga menuturkan tentang persiapan G20. Ia mengatakan pertemuan Sherpa G20 Pertama di Jakarta telah dilaksanakan pada 6 - 8 Desember 2021 dan dihadiri oleh 39 Negara/ Organisasi Internasional (N/OI). Kegiatan ini pun disusul pertemuan FCBD G20 Pertama di Bali pada 8 - 10 Desember 2021 dan dihadiri delegasi dari 39 N/OI.
Airlangga menjelaskan pelaksanaan kedua acara tersebut berjalan baik dengan menerapkan sistem bubble dan protokol kesehatan ketat. Sampai dengan saat ini juga tidak ditemukan kasus penularan COVID-19 saat dan pasca pelaksanaan kedua event tersebut.
Pada Januari 2022, pemerintah juga telah menjadwalkan beberapa pertemuan secara hybrid dan menerapkan sistem bubble. Pertemuan ini antara lain, pertemuan Civil 20 (minggu ke-4 Januari), Youth-20 (minggu ke-2 Januari), 2nd CEO Forum Empower (27 Januari 2022), dan SAI-20 Technical Meeting (27 Januari 2022), serta Joint Event EWG C20-W20-U20 Penggiat Disabilitas G20 pada minggu ke-3 Januari 2022. Sedangkan untuk pertemuan dalam Finance Track, seluruhnya akan dijalankan secara virtual, seperti 1st FWG (13-14 Januari), 1st IWG (20-21 Januari), dan 1st IFAWG (27-28 Januari).
"Pemerintah akan menyiapkan pengaturan tersendiri berupa Surat Edaran dari Kepala Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengatur berbagai kegiatan dan event G20. Jadi, ini diharapkan bisa dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Untuk Pertemuan Sherpa Track dan Finance Track Desember lalu, seluruh delegasi dan peserta menyatakan sangat puas dan memberikan apresiasi yang tinggi, terkait dengan sistem bubble yang diterapkan oleh Indonesia," pungkas Airlangga.
Diketahui, dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Simak juga video 'Sebut RI Bakal Hadapi Gelombang Omicron, Menkes: Tidak Usah Panik':