Bahlil Klaim Pengusaha Minta Pilpres 2024 Diundur, Ini Kata PDIP

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 10 Jan 2022 16:27 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim kalangan pengusaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 diundur. Menurutnya, alasan penundaan itu lantaran para pelaku usaha sedang fokus di masa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

PDIP menanggapi pernyataan Bahlil. PDIP menilai bahwa kepentingan pengusaha fokus membangun usahanya agar maju dan mendapatkan keuntungan.

"Yang saya tahu, pengusaha itu mengharapkan usahanya maju, mendapatkan keuntungan. Juga kemampuan membangun organisasi bisnisnya agar survive dan bisa menjadi pemimpin dalam dunia bisnis yang dimasukinya, termasuk untuk masa depan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat dihubungi, Senin (10/1/2022).

Terkait gelaran pilpres, dia menegaskan hal tersebut telah diatur dalam konstitusi. Menurutnya, konstitusi menetapkan bahwa masa jabatan presiden beserta wakilnya selama 5 tahun.

"Terkait Pilpres, konstitusi telah mengatur bagaimana pemilu dilaksanakan secara periodik 5 tahunan," kata dia.

Dia menilai pengusaha berkepentingan untuk menjalankan usahanya dengan iklim yang kondusif. Di sisi lain, menurutnya, pemerintah harus membuka ruang bagi pengusaha untuk mendukung pertumbuhan usaha nasional.

"Bagi pengusaha, yang penting iklim usaha kondusif dan juga pemerintah terus membuka ruang bagi tumbuh kembangnya usaha nasional agar berdiri kokoh dan memenangkan kontestasi bisnis yang sangat ketat baik, secara regional maupun dunia," ujarnya.

Bahlil Klaim Pengusaha Harap Pilpres Diundur

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pandangan para pengusaha terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.

"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip, Senin (10/1).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," ujar dia.

Dalam survei Indikator, persentase yang sangat setuju masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027 mencapai 4,5%, setuju 31,0%, kurang setuju 32,9%, tidak setuju sama sekali 25,1%, dan tidak tahu/tidak jawab 6,6%.

Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 6-11 Desember 2021. Populasi survei tersebut adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, atau mereka yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Penarikan sampel survei Indikator menggunakan metode multistage random sampling. Total sampel 2020 responden, dengan sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi, serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur. Margin of error survei tersebut +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

Simak video 'Bahlil Klaim Rata-rata Pelaku Usaha Setuju Pilpres 2024 Diundur':

[Gambas:Video 20detik]



(fca/jbr)