PSHK UII: Obesitas Regulasi di Peraturan Menteri, Omnibus Law Tak Tepat

Andi Saputra - detikNews
Senin, 10 Jan 2022 16:13 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja kini sudah resmi diteken Presiden Jokowi. Dalam perjalanannya, UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi hingga akhirnya diundangkan.
Demo menolak omnibus law (Dok Detikcom)
Jakarta -

Pusat Studi Hukum Konstusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta menyatakan obesitas regulasi ada di level peraturan menteri (permen) dan bukan di level UU. Jadi solusi omnibus law dinilai tidak tepat.

Hal itu menjadi salah satu kesimpulan diskusi yang digelar Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Menurutnya, terdapat beberapa metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di antaranya melalui kodifikasi, omnibus, metode carry over, dan konsep fast track legislation.

"Dengan beberapa metode yang ada tersebut, perlu adanya keterkaitan antara sistem perencanaan pembangunan nasional dengan metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat dibutuhkan guna menjaga harmonisasi antarperaturan perundang-undangan yang dibentuk serta perlu melakukan penataan terhadap peraturan delegasi," demikian hasil policy brief PSHK UII yang diterima detikcom, Senin (10/2/2022).

"Metode omnibus law yang digunakan untuk meminimalisir banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia dirasa belum tepat. Sebab, adanya hyper regulation bukan di-UU, melainkan di tingkat Permen," ujarnya menegaskan.

Hal ini didukung pula oleh data tahun 2014-2021 bahwa Permen merupakan produk hukum yang terbanyak dikeluarkan dengan latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Tidak terkoneksinya sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Pergeseran politik hukum otonomi daerah dari desentralisasi menjadi sentralistik;
3. Pengaruh dekonsentrasi urusan,relasi horizontal dan vertikal antara kementerian pusat dan daerah;
4. Sinkronisasi undang-undang sektoral dengan undang-undang pemda;
5. Problematika kedudukan dan materi muatan permen.

"Selain itu, dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah terdapat pembentukan produk hukum yang tidak demokrasi dan melanggar prinsip kedaulatan rakyat, mengingkari kedudukan UU sebagai produk demokrasi, mengingkari eksistensi DPR dan Presiden sebagai lembaga demokrasi serta mengorbankan tujuan kesejahteraan umum demi tujuan tersembunyi," ujarnya.

Selain itu, Mahkamah Agung (MA) didesak menggelar sidang judicial review secara terbuka seperti di Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menguji UU atas UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.

"Sedangkan pada MA, perlu dilaksanakan persidangan bersifat terbuka, mengakomodir hukum acara pengujian formil, perlu mengatur dan/atau memperpanjang batas waktu penyelesaian pemeriksaan perkara."

Menurut PSHK UII, ditemui beberapa kebijakan yang dilakukan judicial review ke MA dan dikabulkan. Padahal secara yuridis normatif, peraturan kebijakan tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pemikiran hukum yang tidak mengkategorikan peraturan kebijakan sebagai peraturan perundang-undangan.

"Akan tetapi, permasalahan yang timbul ialah dalam praktiknya sendiri, masih terjadi pasang surut kewenangan MA dalam menguji peraturan kebijakan, seperti contohnya ialah dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri," ujarnya.

Baik di MA dan MK, perlu dibuat penyempurnaan pengujian peraturan perundang-undangan. Yaitu melakukan pembukaan yang berimbang dan diterapkannya dismissal procedure. Selanjutnya hakim MK dapat memerintahkan pihak terkait menyerahkan alat bukti dan perlu adanya paradigma membuka kebenaran materiil sehingga MK memaksimalkan saksi fakta.

"Mengarusutamakan pengujian formil, dalam arti pengujian formil perlu diselesaikan terlebih dahulu dengan batasan waktu tertentu," paparnya.

Hadir dalam diskusi tersebut di antaranya mantan Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkumham Wicipto Setiadi, guru besar Unpad Prof Susi Dwi Harijanti, ahli hukum Universitas Udayana Dr Jimmy Usfunan, guru besar UNS Prof I Gusti Ayu Ketut Rahcmi Handayani, ahli hukum Universitas Andalas Charles Simabura , ahli hukum UI Fitriani Ahlan Sjarif, dan praktisi hukum Viktor Santoso Tandiasa.

(asp/zap)