ADVERTISEMENT

Pemkot Lhokseumawe Buka Suara soal Nelayan Ajukan Permohonan Suntik Mati

Agus Setyadi - detikNews
Jumat, 07 Jan 2022 17:32 WIB
Ilustrasi Nelayan
Foto Ilustrasi Nelayan (shutterstock)
Banda Aceh -

Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe angkat bicara soal nelayan bernama Nazaruddin Razali yang mengajukan permohonan suntik mati ke pengadilan. Nazaruddin mengajukan permohonan itu lantaran tertekan akibat kebijakan pemerintah setempat.

"Apa yang disampaikan itu hak pribadi yang bersangkutan, yang jelas waduk itu sebagai lokasi wisata selalu diharapkan bersih dan teratur," kata Kabag Humas Pemkot Lhokseumawe Marzuki saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (7/1/2022).

Seperti diketahui, Nazaruddin mengajukan permohonan suntik mati usai Wali Kota Lhokseumawe disebut menerbitkan surat nomor 523/1322/2021 yang isinya melarang budi daya ikan di dalam Waduk Pusong. Marzuki mengatakan Pemkot Lhokseumawe mengizinkan warga membuat keramba di waduk selama belum dilakukan penataan.

"Terkait waduk dijadikan tempat mencari nafkah sepertinya adanya keramba. Sejauh pemerintah belum melakukan penertiban dan pembersihan, tidak ada masalah," jelas Marzuki.

"Tapi jika lokasi tersebut akan digunakan oleh pemerintah, kita minta semua kita harus berhati dingin, mencari tempat-tempat lain untuk dijadikan lahan untuk mencari kehidupan yang lebih baik," lanjut Marzuki.

Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe Heri Maulana mengatakan alasan Nazaruddin mengajukan suntik mati tidak masuk akal. Dia menyebut permohonan suntik mati hanya sebagai luapan emosi sesaat Nazaruddin.

"Mungkin kecewa sedikit. Biasalah. Jangankan suntik mati, suntik vaksin COVID-19 saja banyak masyarakat Lhokseumawe yang menolak," kata Heri dalam keterangannya.

Menurutnya, beberapa waktu lalu sudah ada perjanjian antara pemerintah dan masyarakat terkait relokasi keramba di Waduk Pusong. Muspika Banda Sakti disebut bakal terus melakukan sosialisasi ke warga.

"Dulu itu pembangunan waduk sudah dibebaskan lahannya oleh pemerintah. Lalu mereka, rakyat minta izin ke pemerintah buat keramba dalam waduk. Janjinya, kalau sewaktu-waktu pemerintah menggunakan waduk, baik pembersihan dan lain sebagainya akan diizinkan," ujar Heri.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT