Kunjungan kerja (kunker) Bappenas bersama perwakilan DPR RI ke Kazakhstan soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ramai dibicarakan karena dilakukan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pejabat negara ke luar negeri. Begini penjelasan tim komunikasi rencana pemindahan IKN.
Juru bicara tim komunikasi rencana pemindahan IKN, Sidik Pramono menyebut agenda kunjungan Bappenas dan DPR ke Kazakhstan sudah dipersiapkan sejak lama. Menurut Sidik, kunjungan tersebut sudah dipersiapkan sebelum Presiden Jokowi melarang pejabat negara ke luar negeri, guna mencegah penyebaran Corona.
"Sudah kita persiapkan, lama, bahkan sebelum ada itu, itu. Yang pasti kita akan taat prosedur. Kalau memang di sana tidak memberikan izin, ya kita juga tidak akan berangkat," kata Sidik saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/1/20220.
"Iya belum (ada larangan pejabat negara ke luar negeri)," kata Sidik menjawab pertanyaan, persiapan kunjungan ke Kazakhstan sudah dilakukan sebelum ada larangan ke luar negeri.
DPR sudah lebih dulu menjelaskan soal kunjungan ke Kazakhstan bersama Bappenas. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut kegiatan itu adalah studi banding yang diinisiasi oleh pemerintah.
Sidik pun meminta perihal inisiatif kunjungan, siapa mengajak siapa, tidak perlu diperdebatkan. Dia memastikan kunjungan Bappenas dan DPR ke Kazakhstan adalah agenda penting dalam mempersiapkan pemindahan IKN.
"Menurut saya, nggak usah dibahas ke situ lah, nggak perlu lah kita polemik siapa yang ngajak. Yang pasti kita melihat ini agenda yang penting, urgensinya ada," kata Sidik.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(zak/gbr)