.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terbaru terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Jokowi meminta RUU TPKS itu segera disahkan.
RUU TPKS sudah melalui perjalanan panjang selama 9 tahun lebih, tapi hingga kini belum disahkan menjadi UU. Berikut rangkuman sejumlah arahan Jokowi terkait RUU TPKS:
1. Minta Segera Disahkan
Jokowi langsung to the point terkait arahannya. Ia meminta RUU TPKS segera disahkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air," kata Jokowi seperti dalam YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/1/2022).
2. Jokowi Tugaskan 2 Menteri
Jokowi memerintahkan dua menteri untuk mengawal pembahasan RUU TPKS. Keduanya adalah Yasonna Laolu dan Bintang Puspayoga.
"Saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly) serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bintang Puspayoga) untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual," ujar Jokowi.
SImak di halaman selanjutnya
Jokowi berharap ada langkah-langkah percepatan terkait pembahasan RUU TPKS. Selain itu, ia meminta gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS menyiapkan daftar inventarisasi sejumlah masalah.
"Saya juga meminta kepada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah terhadap RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI sehingga proses pembahasan lebih cepat," jelasnya.
3. Fokus Perlindungan Korban Kekerasan
Jokowi meminta substansi dalam UU tersebut fokus pada perlindungan korban kekerasan seksual. Jokowi menuturkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Terutama kekerasan seksual yang terjadi pada wanita yang harus segera ditangani.
"Sehingga proses pembahasan bersama nanti lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual," ujar Jokowi.
