Kapolri Tekankan Pentingnya Perlindungan untuk Pekerja Migran

Herianto Batubara - detikNews
Selasa, 04 Jan 2022 16:32 WIB
Kapolri audiensi dengan Kepala BP2MI di Mabes Polri
Kapolri audiensi dengan Kepala BP2MI di Mabes Polri. (Foto: dok ist)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Mereka membahas isu penting soal perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta pencegahan penyelundupan PMI secara ilegal.

Audiensi ini digelar di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (4/1/2022). Salah satu isu yang dibahas adalah soal peristiwa tenggelamnya kapal yang diduga mengangkut PMI ilegal di perairan Malaysia. Sigit pun memaparkan sejumlah upaya dan langkah yang dilakukan Polri terkait dengan kejadian yang menimpa WNI tersebut.

"Terhadap peristiwa tersebut, Polri telah melakukan berbagai upaya," kata Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan langkah yang dilakukan Polri di antaranya membentuk Satgas Misi Kemanusiaan Internasional. Kemudian, Polri juga terus melakukan upaya pemulangan para WNI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Diketahui, 11 WNI yang menjadi korban telah dikembalikan ke Indonesia pada 23 Desember 2021. Sementara, untuk hari ini, setidaknya akan ada delapan jenazah lagi yang dibawa kembali ke Indonesia.

"Berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia, Kemlu RI, dan BP2MI dalam hal repatriasi atau pemulangan 11 jenazah ke Indonesia. Polri juga telah berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dalam hal perizinan memasuki wilayah Malaysia terhadap dua Kapal Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri untuk membawa jenazah kembali ke Indonesia," jelas eks Kabareskrim Polri itu.

Selain itu, lanjut Sigit, Polri berkoordinasi dengan jabatan Forensik dan DVI Malaysia serta pihak Rumah Sakit Sultan Ismail Johor Bahru dalam hal pemeriksaan sidik jari dan antemortem 3 jenazah lainnya yang masih berada di Johor Bahru Malaysia.

Polri juga berkoordinasi dengan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Negeri Johor untuk melakukan interview terhadap korban yang selamat. Dalam hal ini, 13 PMI diduga ilegal yang diamankan otoritas Malaysia juga bakal diberikan bantuan hukum.

"Melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku penyelundupan PMI ilegal ke Malaysia dan menutup Pelabuhan Gentong, Bintan, Kepri, yang diduga menjadi tempat pengiriman PMI ilegal di wilayah Malaysia," ucap Sigit.

Lebih jauh, Sigit memastikan Polri juga melakukan proses penyidikan berkaitan dengan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia menyusul terjadinya peristiwa tenggelamnya kapal di perairan Malaysia tersebut.

Di sisi lain, Sigit menekankan, Polri akan siap mendukung upaya dari BP2MI dalam memberikan perlindungan terhadap PMI. Karena itu, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya untuk bersinergi dengan BP2MI dalam hal memberikan perlindungan dan pencegahan penyelundupan PMI ke luar negeri.

Upaya tersebut, menurut Sigit, merupakan wujud dari kehadiran negara yang memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Harus betul-betul ada kepastian negara untuk melindungi mereka. Perlu adanya pendampingan kepada PMI yang bermasalah dengan hukum. Bagi titik-titik yang belum ada Polri mungkin bisa diadakan perwakilan-perwakilan di sana," tegas Sigit.

Sigit menambahkan, kepada WNI yang ingin menjadi PMI, menurutnya memang diperlukan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan khusus ketika bekerja di luar negeri. Pendidikan dasar itu dapat mencegah terjadinya potensi kekerasan atau tindakan lainnya yang tidak diinginkan terhadap PMI.

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan apresiasi kepada Polri yang telah bergerak cepat dalam upaya perlindungan PMI pasca-peristiwa tenggelamnya kapal di perairan Malaysia.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi respons polisi sangat cepat atas penanganan di Johor Bahru. Ini kami jujur tidak mengada-ada," kata Benny dalam kesempatan yang sama.

Menurut Benny, respons cepat dari Polri itu mencerminkan hadirnya negara terhadap masyarakat Indonesia yang memerlukan bantuan serta perlindungan.

"Ini menunjukkan bahwa negara hadir hukum bekerja," tutup Benny.

(hri/fjp)