Bupati Banyuwangi Tidak Bisa Begitu Saja Diminta Mundur

Jakarta - DPRD Banyuwangi memberikan ultimatum kepada Bupati Ratna Ani Lestari 1x24 jam untuk mundur. Sikap Depdagri? Bupati tidak bisa begitu saja diminta mundur, kecuali terbukti melakukan tindak pidana.Demikian disampaikan oleh Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman di Depdagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (4/5/2006).Berikut petikan wawancara wartawan dengan Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman:Bagaimana aksi demo ribuan orang menuntut Bupati Banyuwangi mundur?Kita semuanya serahkan pada aturan yang ada, karena seorang kepala daerah diberhentikan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai kepala daerah.Jadi ada aturannya, kalau terbukti melakukan tindak pidana atau ada kebijakan yang sangat merugikan masyarakat. Tapi itu harus dibuktikan dulu (di pengadilan) dan itu pun kalau sudah terdakwa oleh pengadilan dalam salah satu kasus hukum.Kalau sudah menjadi terdakwa, tidak usah ada usulan dari DPRD, kita akan berhentikan sementara.Saya belum mendengar tuntutan mereka. Nanti kita akan minta laporan gubernur. Nanti kita selesaikan melalui prosedur yang ada.Mekanisme pemberhentiannya seperti apa?Unjuk rasa memang sah-sah saja. Tapi ada aturannya. Ini tercantum dalam UU 32/2004 tentang Pemda. Memang ada hak impeachment dari DPRD. Tapi masyarakat bisa menyalurkan lewat UU yang ada.Kalau protes karena menolak kepemimpinan perempuan?Kita juga pernah dipimpin oleh presiden perempuan. Hukum kita belum mengatur mengenai kepemimpinan laki-laki atau perempuan. Kalau masyarakat ingin mengubah wacana itu, ya di DPR. Misalnya kepala daerah harus laki-laki.Bupati wanita tidak hanya di Banyuwangi, tapi juga banyak di daerah lain seperti Kebumen, Karanganyar, Sulawesi Utara, dan lainnya.Imbauan Anda terhadap maraknya aksi itu?Kita tidak akan tergesa-gesa. Kita minta laporan dulu dari gubernur.Apa bisa DPRD melakukan mosi tidak percaya karena dipimpin perempuan?Tidak ada dasarnya kalau dipersoalkan perempuan. Kalau gitu kenapa dulu dipilih. (san/)