DPR-SBY Akan Rapat Konsultasi Bahas Biaya Pendidikan 20%

Jakarta - DPR sepakat memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai RAPBN 2006 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen."Semua fraksi, komisi di DPR, berkenaan dengan keputusan MK mengenai RAPBN 2006 yang menyangkut anggaran belanja untuk pendidikan sepakat untuk memenuhi keputusan tersebut yaitu sebesar 20 persen," kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2006).Dikatakan Agung, DPR akan berkonsultasi dengan Presiden SBY untuk membahas kekurangan anggaran yang sekarang baru 9,1 persen."Saya akan membuat surat hari ini mengundang presiden dan jajaran pemerintah untuk rapat konsultasi dengan DPR. Mungkin kita bertemu minggu depan setelah saya pulang dari Kenya," ujarnya.Menurut Agung, rapat konsultasi akan membicarakan lebih lanjut bagaimana agar anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Misalnya, 20 persen di luar gaji guru, dosen, dan sebagainya dan juga hanya anggaran pusat tidak ada dobel anggaran."Nah nanti kalau memang akan ditingkatkan menjadi 20 persen akan ada kekurangan sekian triliun. Nah bagaimana mengatasi kekurangan ini yang harus duduk bersama," cetus Agung.Lebih lanjut, Agung menyatakan DPR meminta kepada pemerintah menyusun program ke depan supaya efektif dan tepat sasaran, sehingga tidak sekadar menghabiskan anggaran."Menurut simulasi awal saja andaikata seluruh anggaran di Depdiknas digabung dengan anggaran di departemen-departemen termasuk Depag, Pertanian, Depdagri, dan STPDN itu baru sekitar Rp 50 triliun. Sedangkan kalau 20 persen dari APBN itu jumlahnya sekitar 80 triliun. Jadi masih kurang sekitar 30 triliunan," urainya.Departemen mana yang anggarannya akan dikurangi untuk menutupi kekurangan anggaran pendidikan itu? "Saya belum berani memberikan komentar karena apa pun. Meski sudah dikumpul seluruh anggaran pendidikan yang disebar di luar Depdiknas itu masih kurang," kata Agung. (aan/)