Anggota DPR Nilai Rusuh Buruh Akibat Komentar JK

Jakarta - Aksi buruh 3 Mei rusuh. Pemerintah menuding mereka yang kecewa pada Pemilu 2004 menunggangi aksi itu. Tapi anggota Komisi IX DPR Muhammad Fauzi menilai, insiden itu tidak terlepas dari pernyataan pemerintah yang terkesan men-cueki aspirasi buruh."Kejadian Rabu kemarin tak bisa dipungkiri karena statement Jusuf Kalla (JK). Tapi sebaiknya pemerintah dan buruh tetap cooling down agar dapat mencari solusi yang terbaik," kata Fauzi di Gedung DPR/MPR Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (4/5/2006).Yang dimaksud Fauzi dengan statemet JK adalah pemerintah tetap akan merevisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.Fauzi mengkhawatirkan jika pemerintah memberikan reaksi dan respons yang terlalu cepat, maka akan memberikan dampak secara luas. Bagi politisi yang tergabung dalam Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) ini, kunci masalah buruh ada pada pemerintah. Seharusnya pemerintah memulai dengan cara yang benar untuk menangani masalah tersebut."Tapi pemerintah sudah salah dari awal. Mereka justru meminta akademisi untuk mengkaji ulang. Seharusnya biarkan buruh berdiskusi untuk menentukan kemauan mereka, baru setelah itu serahkan kepada akademisi dan diteruskan ke bipartit dan DPR," jelas Fauzi.Namun demikian Fauzi menilai permasalahan buruh itu tidak akan selesai sampai di situ. Karena saat ini pemerintah sudah banyak yang berasal dari pengusaha."Banyak pemerintah yang juga pengusaha, maka masyarakat tidak percaya. Jadi seharusnya pemerintah tidak melibatkan menteri yang juga pengusaha ketika membahas soal buruh," tutur Fauzi.Komentar SBY Butuh PembuktianFauzi juga menilai, komentar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding kerusuhan buruh diakibatkan masih adanya kalangan yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2004, masih diperlukan pembuktian. Terutama data dari intelijen."Saya pikir perkataan SBY itu perlu didukung data yang jelas dan valid," katanya.Presiden SBY di Amman, Jordania, mengatakan masih ada beberapa pihak yang belum ikhlas menerima hasil Pemilu 2004. Pihak yang tidak ikhlas ini dituding menunggangi buruh yang kemudian berbuntut menjadi aksi anarkis.Fauzi menambahkan, jika benar SBY memiliki data yang valid, maka SBY harus menyebarluaskan data tersebut kepada masyarakat. "Ini supaya masyarakat tidak menerka-nerka, nanti jadi polemik," ujarnya.Namun meskipun SBY sudah memiliki data yang jelas bahkan dari intelijen sekalipun, data tersebut masih diragukan kebenarannya."Data intelijen kita masih banyak yang harus dipertanyakan. Soalnya dalam bernegara saja intel kita sering kebobolan," papar Fauzi. (ahm/)