ADVERTISEMENT

PPP Kritik Gubernur Lemhannas Usul Polri di Bawah Kementerian: Sangat Sensitif

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 03 Jan 2022 14:39 WIB
arsul sani
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengusulkan agar Polri berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengkhawatirkan adanya kepentingan politik apabila Polri nantinya di bawah kementerian dan tak lagi oleh Presiden.

"Ya, itulah yang kita harus lihat karena kita juga menyaksikan di dalam tata pemerintahan kita. Kabinet itu kan disusun juga dengan menteri-menteri dari berbagai partai politik dan juga dari kalangan non-partai politik. Nah, kemudian tentu ada kekhawatiran seperti itu (kepentingan politik)," ujar Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/1/2022).

Arsul mengatakan pihaknya masih akan melihat kajian lebih lanjut atas usulan Lemhanas itu. Menurutnya, kajian yang melatarbelakangi usulan itu juga untuk mengatasi kekhawatiran terkait adanya kepentingan politik.

"Kembali tadi saya lihat, konsepnya Lemhanas itu seperti apa, termasuk untuk mengatasi kekhawatiran seperti itu," katanya.

Dia menyayangkan usulan tersebut kadung dilontarkan ke publik sebelum disampaikan kepada presiden dan DPR. Sebab, menurutnya, diskursus terkait usulan Polri berada di bawah kementerian merupakan isu yang strategis dan sensitif.

"Jadi kami harus lihat dulu, harus baca dulu apa yang melatarbelakanginya, bagaimana konsep yang ditawarkan, ya, sebab ini bukan soal sederhana," ujarnya.

"Ini soal sesuatu yang sangat strategis dan bahkan sangat sensitif menurut saya, karena itu menurut hemat saya tidak pas kalau disampaikan ke publik dulu sebelum disampaikan kepada presiden dan juga DPR," ucap Waketum PPP itu.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo dalam pernyataan akhir Lemhannas tahun 2021 mengusulkan agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk. Nantinya, kata Agus, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian tersebut.

"Kevakuman dalam merumuskan kebijakan keamanan dalam negeri yang membutuhkan lembaga politik tingkat kementerian, yang diberi mandat portofolio keamanan dalam negeri, guna merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri," kata Agus seperti dilihat detikcom, Minggu (2/1).

Lihat juga video 'KSPI Minta Gubernur Banten Contoh Anies-Ganjar Temui Buruh Saat Demo':

[Gambas:Video 20detik]

(zak/zak)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT