Waka Komisi IX DPR Kritik Lamanya Karantina, Minta Pengawasannya Dibenahi

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 03 Jan 2022 11:32 WIB
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris
Foto: Charles Honoris (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik lamanya durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Dia mendorong agar pemerintah memiliki kajian berbasis ilmiah dalam menetapkan perubahan jumlah hari karantina.

"Masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang ditetapkan pemerintah menjadi 10-14 hari harus ditinjau ulang. Sebab, saya belum menemukan rasionalisasi yang masuk akal terkait penetapan kebijakan baru tersebut. Pemerintah harus memiliki dasar alasan ilmiah sebelum mengeluarkan suatu kebijakan," ujar Charles, dalam keterangan tertulis, Senin (3/1/2022).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu merujuk pada riset ilmiah di beberapa negara bahwa masa inkubasi varian Omicron lebih singkat dibanding varian sebelumnya. Perhitungan Charles, karantina pelaku perjalanan luar negeri yang berpotensi terpapar Omicron sebetulnya cukup 5-7 hari.

"Berbagai hasil penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa masa inkubasi dari varian Omicron itu jauh lebih pendek dibandingkan varian-varian sebelumnya, dengan rata-rata hanya 2-3 hari. Artinya, seseorang sudah bisa bergejala dan bisa terdeteksi positif dalam 2-3 hari setelah terpapar varian Omicron," ujar Charles.

"Dengan demikian, karantina 5-7 hari sebenarnya sudah cukup untuk menjaring pelaku perjalanan yang terpapar Omicron," lanjutnya.

Lantas, dia menilai bahwa upaya mencegah penularan Omicron di RI dari pelaku perjalanan luar negeri bisa dilakukan dengan memperketat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan karantina. Menurutnya, upaya pencegahan buka menambah masa karantina.

"Apabila karantina dimaksudkan pemerintah untuk mencegah masuknya Omicron ke dalam negeri, maka yang harus dibenahi adalah mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan karantina, bukan dengan menambah masa karantina," ujarnya.

"Laporan Pekerja Migran Indonesia terkait maraknya pungli di tempat karantina yang ditetapkan pemerintah menjadi bukti penyimpangan dalam karantina yang harus dievaluasi. Jadi yang perlu ditambah dalam karantina itu pengawasannya, bukan harinya," imbuh Wakil Rakyat asal dapil DKI III ini.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video: Dampak Omicron Serius, Jangan Ada Lagi yang Keluar Karantina!

[Gambas:Video 20detik]