Agung: Pemerintah Jangan Provokasi Buruh!

Jakarta - Aksi buruh menentang revisi UU Ketenagakerjaan (UUK) bakal dijadikan dasar DPR mengambil keputusan. Pemerintah pun diminta jangan memprovokasi buruh."Kami hargai dan saya dukung hal itu. Saya tidak mempersoalkan resmi atau tidak resmi, berkop atau tidak, itu tidak penting," kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (4/5/2006).Agung juga meminta kepada para pejabat untuk tidak memanas-manasi dan memperkeruh situasi yang ada. "Kita imbau ucapan-ucapan pemerintah jangan menantang-nantanglah," kata Agung.Agung meminta tuntutan buruh yang menolak revisi UUK dijadikan dasar DPR dalam pengambilan keputusannya. "Yang penting niatnya kita bela buruh dan itu harus jadi pedoman DPR," katanya.Sebelumnya Komisi IX DPR menyatakan tidak akan membahas draf revisi UUK. Namun Wapres Jusuf kalla menyatakan tidak percaya DPR akan menolak membahas revisi UUK yang tengah digodok pemerintah.Sementara Presiden SBY menilai aksi buruh yang berakhir rusuh pada Rabu kemarin ditunggangi kelompok-kelompok yang belum ikhlas menerima hasil Pemilu.Namun pernyataan SBY malah dihujani kritik. Politisi gaek PDIP Soetardjo Soerjogoeritno menilai analisa SBY ngawur. Wasekjen PKS Fahri Hamzah menuding justru sejumlah pejabat di bawah pemerintahan SBY-lah yang memanas-manasi buruh. (nal/)