PKS: Banyak Pejabat di Bawah SBY yang Panasi Buruh

Jakarta - Aksi buruh di depan Gedung DPR Rabu kemarin berakhir kisruh. Presiden SBY menuding ada kelompok lain yang menunggangi buruh. Tapi kalangan DPR justru menilai para pejabat di bawah SBY-lah yang memanasi para buruh."Menurut saya ini semua dipicu oleh lemahnya kepemimpinan presiden. Presiden SBY itu terlalu demokratis jadi terkesan lemah," kata Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, kepada detikcom, Kamis (4/5/2006).Fahri lantas mencontohkan, ketika Presiden SBY mengatakan UU 13/2003 tidak direvisi, jutsru ada menteri dan pejabat lain di bawah presiden yang mengatakan akan tetap dilakukan revisi. "Jadi pejabat di bawah SBY yang selalu memanasi buruh," ujar dia.Disinggung soal tudingan Presiden SBY ada pihak-pihak yang kalah dalam Pemilu 2004 menunggangi aksi buruh, Fahri melihat hal itu sebagai sesuatu yang wajar."Kalau presiden menuduh ditunggangi yang kalah pemilu, itu ada benarnya. Sebab sikap oposisi itu ada mulai dari yang ekstrem halus sampai kasar. Soft opposition misalnya mengkritik lewat koran, itu bagian dari demokrasi. Tapi ada yang kasar seperti menggalang demo buruh. Itu biasa aja. Itu normal, tapi tidak perlu disebut," terangnya.Terkait dengan argumentasi pemerintah bahwa revisi UUK untuk menggairahkan investasi dinilai Fahri sebagai argumen yang ngawur. Pasalnya antarlembaga negara saja masih ada perbedaan persepsi soal investasi, misalnya antara BKPM dan Departemen Perdagangan."Jadi mendingan masalah lainnya diselesaikan dulu seperti pungli, perizinan dan lainnya. Buruh itu juga manusia yang punya akal dan rasio. Mereka kadang lebih analitik dibandingkan pemerintah," cetusnya."Terus terang saya kesel dengan sikap pemerintah. Masalah kecil menjadi besar. Ini masalah birokrasi yang tidak satu komando," tandas Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini. (san/)