.webp)
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memaparkan refleksi akhir tahun 2021 untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PKS menyoroti kekosongan jabatan eselon II Pemprov DKI hingga program rumah DP Nol yang sepi peminat.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Ahmad Yani mulanya menyinggung soal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta akibat pandemi COVID-19. Yani menilai, hal ini berdampak terhadap berbagai sektor. Bahkan, seluruh asumsi makro ekonomi yang digunakan menjadi tak relevan lagi.
"Kita tentu berharap meskipun RPJMD dilakukan perubahan, namun Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan pemulihan ekonomi serta mencapai target-target yang ditetapkan," kata Yani melalui rilis tertulis, Jumat (31/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PKS kemudian menyinggung soal kekosongan jabatan eselon II di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta. Hal ini ditandai dengan banyaknya posisi pimpinan dinas atau badan diisi oleh pejabat sementara.
"Sayangnya upaya untuk pengisian jabatan-jabatan kosong tersebut juga ternyata tidak banyak diminati, bahkan oleh PNS potensial yang bisa mengikuti proses lelang jabatan/seleksi untuk mengisi posisi tersebut. Akibatnya Gubernur sempat memberi 'hukuman' kepada calon pejabat yang potensial," ujarnya.
Persoalan selanjutnya yaitu mencuatnya kasus korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP nol. PKS menganggap program ini menjadi ternodai akibat kasus tersebut yang ujungnya berdampak pada terhambatnya proses realisasi program ini.
"Program ini untuk memenuhi janji kerja Gubernur seharusnya tetap dilakukan dengan hati-hati dalam proses pengadaan lahan maupun pembangunannya. Kasus korupsi seperti ini pada akhirnya hanya akan menghambat proses realisasi program ini untuk selanjutnya," jelasnya.
Atas hal ini, Fraksi PKS mendorong agar Anies dan jajarannya fokus dalam memenuhi janji kampanye yang belum terealisasikan di sisa akhir jabatannya, seperti program rumah DP Nol, revitalisasi kampung melalui kampung susun dan kampung deret, peningkatan kualitas pelayanan air bersih, pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang ekonomi, mengendalikan harga kebutuhan pokok, membangun Taman Pintar dan sebagainya.
"Meminta Gubernur agar tetap konsisten untuk menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta dalam proses pembangunan di Jakarta dan pembuatan kebijakan di Jakarta. Fraksi PKS akan terus mengawal upaya untuk mewujudkan keadilan ini khususnya bagi rakyat kecil," imbuhnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong proses promosi jabatan yang fair dan transparan. Tujuannya untuk menarik minat calon pejabat mengikuti seleksi promosi tanpa adanya ketakutan.
"Sehingga membuat calon pejabat yang memang memiliki kelayakan dan kompetensi berminat untuk mengikuti seleksi promosi tanpa ada kekhawatiran akan tersisih dengan cara yang tidak fair," ucapnya.
Lalu, PKS juga peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta dioptimalkan, terutama dalam mempersiapkan kompetensi dan karakter SDM aparatur di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengisi jabatan-jabatan penting.
"BPSDM jangan terjebak pada kegiatan lain yang bukan merupakan tupoksi utamanya yang membuat fungsinya sebagai lembaga yang menyiapkan SDM handal di Pemprov DKI Jakarta agak terabaikan," tuturnya.
