Golkar Dukung Gus Yahya: NU Milik Semua, Tak Hanya Partai Tertentu

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 30 Des 2021 14:35 WIB
Yahya Cholil Staquf resmi terpilih menjadi ketua umum PBNU 2021-2026. Begini ekspresi pria yang akrab disapa Gus Yahya tersebut.
Yahya Cholil Staquf (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta -

Partai Golkar mendukung pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya soal NU harus mengedepankan kepentingan nasional dan enggan NU dimonopoli. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai NU memang bukan milik partai tertentu.

"Saya kira pernyataan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf ini merupakan pernyataan yang tepat. NU itu ada di mana-mana, termasuk di partai politik mana saja," kata Ace saat dihubungi, Kamis (30/12/2021).

Ace menekankan NU merupakan salah satu komponen bangsa dalam membela NKRI. Karena itulah, menurutnya, NU milik semua orang.

"NU itu milik semua, dan tidak hanya dimiliki partai politik tertentu. NU itu milik bangsa dan merupakan salah satu komponen bangsa yang paling depan dalam membela NKRI," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VIII ini mengatakan NU berkontribusi besar dal membangun peradaban Islam yang moderat. "Sebagai jami'yah ijtima'iyah, NU telah berkontribusi besar dalam membangun peradaban Islam Indonesia yang moderat, inklusif dengan tanpa meninggalkan tradisi Nusantara," ujarnya.

Dengan demikian, Ace menilai pernyataan Gus Yahya telah mengembalikan NU kepada khitahnya. "Komitmen Gus Yahya untuk tidak menjadikan NU berpolitik praktis, baik dalam pemilihan legislatif dengan tidak mengarahkan pada satu partai politik, dan tidak akan mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres, sesungguhnya merupakan khitah NU," imbuhnya.

Untuk diketahui, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan NU harus mengedepankan kepentingan nasional. Gus Yahya tak ingin NU hanya dimonopoli satu warna: PKB.

Dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV seperti dikutip Kamis (30/12/2021), Gus Yahya berbicara soal politik dan PBNU. Gus Yahya tak ingin NU menjadi pihak dalam sebuah kompetisi politik.

"Yang kita inginkan adalah NU tidak menjadi pihak dalam kompetisi politik, NU secara institusional, secara kelembagaan tidak menjadi pihak dalam kompetisi politik. Itu adalah keputusan Muktamar 1984 lalu," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya mengatakan, jika dihitung, walaupun pihaknya berusaha membersihkan semua yang berbau politik dari NU, itu akan sulit untuk benar-benar mensterilkan NU dari berbagai pengaruh politik. Gus Yahya kemudian berbicara strategi lain.

"Strategi yang lain adalah kita berbagi ruang dalam NU sehingga setiap pihak yang mungkin punya kepentingan yang berbeda-beda tetap di dalam NU sehingga bisa saling mengontrol, bisa saling mengawasi sehingga tidak satu pihak pun yang akan memonopoli, mengkooptasi NU untuk satu kepentingan politik sepihak. Dengan semuanya yang dihasilkan adalah kesepakatan bersama mengenai kepentingan bersama," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menyebut pengurus NU yang berkecimpung di struktur partai politik tetap ada peluang terlibat di dalam NU. "Tapi tidak boleh hanya satu warna. Semuanya harus dapat kesempatan," ujar dia.

Gus Yahya kemudian berbicara soal relasi PKB dan NU. Meski kuat, Gus Yahya tak ingin NU jadi alat PKB dan dikooptasi.

"Relasi NU dan PKB alami sekali. Dulu PKB sendiri diinisiasi, bahkan dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU. Tetapi sekali lagi memang tidak boleh NU ini menjadi alat dari PKB, misalnya, atau dikooptasi oleh PKB. Itu kan nggak boleh. Ini kan yang harus kita jaga," ujar Gus Yahya.

(maa/gbr)