Pekerja Musik Diharapkan Peroleh Kesejahteraan Sama dengan Profesi Lain

Nada Zeitalini - detikNews
Rabu, 29 Des 2021 23:21 WIB
Kemnaker
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima aspirasi pekerja musik yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Musisi Indonesia (FESMI). Aspirasi dalam bentuk tulisan itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum FESMI Candra Darusman kepada Ida Fauziyah.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam dialog interaktif dengan pekerja musik Indonesia bertajuk "Setara dan Sejahtera Pekerja Musik Indonesia". Membacakan aspirasi tersebut, Ida menilai diperlukan Peraturan Pemerintah untuk memperkuat posisi musisi secara hukum. Tujuannya agar kepentingan dan kondisi sosial-ekonominya dapat diperoleh sebagaimana profesi lainnya.

"Sebagai ilustrasi, sejauh mungkin menyamakan status manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) dengan Bukan Penerima Upah (BPU) bagi seniman musik," ujar Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Rabu (29/12/2021).

Solusi kedua lanjut Ida Fauziyah, FESMI menyadari Undang-Undang Ketenagakerjaan tak dapat memberikan solusi atas semua permasalahan yang dihadapi musisi.

"Catatan ini disiapkan guna mendapatkan arahan apa saja yang dapat dilakukan," katanya.

Ia pun mengapresiasi solusi yang diberikan oleh FESMI dan mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut.

"Terima kasih ini, dan dapat ditindaklanjuti dengan diskusi secara intensif. Ini ada Bu Dirjen Binwasnaker & K3, Bu Dirjen PHI Jamsos. Prinsipnya sudah sepakat, pekerja musik, adalah profesi yang harus memperoleh kesejahteraan sama dengan profesi yang lain," katanya

Sementara itu, Candra Darusman juga menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi musisi. Pertama yaitu tidak ada mekanisme atau forum penyelesaian sengketa kasus antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja. Kemudian tidak adanya 'collective bargaining' dan 'collective agreement' di antara pengusaha dan organisasi musisi sebagai pedoman menciptakan suasana kerja kondusif.

Terakhir yaitu tidak adanya kewajiban pihak pemberi kerja untuk memberikan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) bagi musisi yang statusnya bukan karyawan tetap sebuah perusahaan.

"Sangat diharapkan adanya upaya agar dapat mengatasi perbedaan kondisi musisi terutama antara ibu kota/kota besar dengan daerah lain di Indonesia," jelasnya.

(akn/ega)