SBY Jamin Kebebasan Pers
Rabu, 03 Mei 2006 09:10 WIB
Jakarta - Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjamin berlangsungnya kebebasan pers di Indonesia. Pemerintah tidak akan menciptakan ristriksi-ristriksi yang bisa menghambat kebebasan pers.Pernyataan SBY tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang berlangsung di Hotel Emirates, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (2/5/2006) yang juga diikuti wartawan detikom Budiono Darsono. Pernyataan itu berkaitan dengan pertanyaan wartawan berkaitan dengan Hari Pers internasional yang jatuh pada Rabu, 3 Mei 2006.Kebebasan pers, menurut SBY, sangat penting dan harus dimaknai secara arif. "Pers sendiri yang harus menimbang, informasi mana yang patut disampaikan kepada publik dan mana yang tidak patut. Keputusan itu sepenuhnya ada di tangan pers sendiri," tegas SBY."Padukan idealisme dan kepentingan pers. Saya ingin bisnis pers tumbuh dengan baik. Dengan demikian kesejahteraan insan pers juga akan semakin baik," kata SBY.Untuk diketahui juga, menurut laporan Reportes Sanfrontier sebuah lembaga internasional yang mencatat kebebasan pers di dunia, peringkat kebebasan pers Indonesia naik di urutan 105 pada 2005 dari 117 pada tahun 2004. Reportes Sanfrontier berkantor di New York. Atas peningkatan peringkat tersebut, SBY menyatakan rasa syukurnya."Saya bersyukur atas penilaian internasional terhadap kehidupan pers yang dinilai semakin baik," kata SBY. Selebihnya SBY menyatakan keinginannya agar pers Indonesia bisa menjadi bagian di dalam membangun sistem dana karakter bangsa. Di Jakarta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meminta pemerintah Indonesia untuk menjamin kemerdekaan pers, dan keselamatan jurnalis.Dalam rilis yang diterima detikcom, Ketua Umum AJI, Heru Hendratmoko Rabu (3/5/2006) menyatakan, setiap kekerasan terhadap jurnalis atau kantor-kantor media dengan alasan apapun, dapat merampas hak publik memperoleh informasi dan merusak citra pemerintah."Pers yang bebas dan profesional adalah sahabat bagi upaya pemberantasan korupsi dan pengawal bagi upaya pemerintah menegakkan good governance," papar Heru.
(/)











































