Tito Ungkap Kas Pemprov DKI 'Nganggur' Rp 12,9 T, Wagub Beri Penjelasan

Tito Ungkap Kas Pemprov DKI 'Nganggur' Rp 12,9 T, Wagub Beri Penjelasan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Minggu, 26 Des 2021 16:19 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan sidak di perkantoran dan pusat perbelanjaan Ibu Kota. Sidak dilakukan untuk pastikan aturan PPKM diterapkan.
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur sepuluh gubernur, termasuk DKI Jakarta gara-gara simpanan kas pemerintah daerah 'menganggur di perbankan. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menjawab hal tersebut.

Riza mengakui bahwa realisasi serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun ini belum maksimal. Hal itu disebabkan oleh pandemi COVID-19.

"Memang penyerapannya di masa pandemi belum 100 persen. Tapi sudah saya cek ke Pak Edi Sumatri (Kepala BPKD), insyaallah tahun ini Pemprov DKI Jakarta penyerapannya akan sampai lebih dari 91 persen," kata Riza saat ditemui di Kawasan Pluit, Jakarta Utara, Minggu (26/12/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Riza optimistis penyerapan anggaran bisa melampaui capaian tahun lalu yang notabene sama-sama dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Menurutnya, dibutuhkan proses panjang untuk memenuhi target tersebut.

"Insyaallah lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 88 persen lebih. Ini upaya kita," ucapnya.

ADVERTISEMENT

"Teman-teman di dinas, di badan juga harus teliti, harus hati-hari penggunaan anggaran semua kan ada proses lelangnya, katalognya yang tidak mudah juga. Perlu proses panjang yang teliti, kadang lelangnya harus diulang dan sebagainya, kadang sampai batal prosesnya, diulang lagi, dan sebagainya," sambungnya.

Seperti diketahui, Mendagri Tito menegur 10 gubernur gara-gara simpanan kas pemerintah daerah 'menganggur' di perbankan, termasuk Pemprov DKI dengan simpanan sebesar Rp 12,953 triliun. Kesepuluh gubernur ini ditegur karena provinsi yang dipimpinnya dinilai memiliki jumlah simpanan yang cukup tinggi di perbankan.

Adanya kas pemda 'nganggur' di bank itu ditemukan Tito setelah melakukan pemantauan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Farida Peranginangin. Dari hasil temuan itu, Tito mengundang para pemimpin daerah itu untuk dimintai klarifikasi dalam kegiatan yang digelar secara virtual pada Rabu (22/12) lalu.

"(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kita sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12).

Lihat juga video 'Sederet Hasil Rp 400 Triliun Dana Desa yang Disebar Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]



Tito menjelaskan, simpanan kas daerah di perbankan membuat realisasi belanja menjadi berkurang dan terkesan ada dana yang tidak bergerak (idle), apalagi ada dana yang didepositokan.

"Untuk masalah simpanan provinsi dan kabupaten/kota, data yang kita peroleh pertama dari Bank Indonesia, nanti mohon dikonfirmasi, ini lebih kurang Rp 203,95 triliun. Data ini tanggal 30 November 2021 jam 18.00 dari Bank Indonesia. (Dengan rincian) Rp 144,96 triliun dalam bentuk giro, ini artinya akan dibelanjakan, kemudian Rp 54,38 triliun dalam bentuk deposito, dan Rp 4,6 triliun dalam bentuk tabungan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan apakah simpanan tersebut akan dibelanjakan sampai akhir tahun atau apakah simpanan tersebut memang disengaja untuk Silpa atau keperluan lainnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 17 Desember pukul 18.00 WIB, disebutkan total uang pemda yang tersedia di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp 159,47 triliun, dengan rincian Rp 50,63 triliun di tingkat provinsi, Rp 85,82 triliun di tingkat kabupaten, dan Rp 23,02 triliun di tingkat kota.

Tito mengingatkan pemda mempercepat rapat koordinasi terkait simpanan kas daerah yang ada di perbankan. Hasil dari rakor itu nantinya dapat dijadikan pegangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan serapan anggarannya.

"Mohon rekan-rekan gubernur untuk segera melakukan rakor percepatan belanja, kemudian juga klarifikasi simpanan dana Pemda di kabupaten/kota di wilayah provinsi," tandas Tito.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads