.webp)
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyoroti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto yang stagnan selama 6 tahun berturut-turut. Oleh karena itu, dia mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersama-sama mendongkrak nilai SAKIP tahun 2022.
"Mulai tahun depan, saya ajak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk keluar dari zona nyaman. Karena kalau tidak begitu, selamanya akan tetap seperti ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/12/2021).
Ika menjelaskan sejak awal kepemimpinannya, ia berencana membangun sistem akuntabilitas pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Bahkan saat itu, Ia telah memboyong 32 Kepala OPD untuk menimba ilmu terkait SAKIP di Kemenpan RB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi tetap harus ada komitmen bersama, karena kalau lahir dari kepala daerah saja dan tidak diikuti seluruh pejabatnya maka jadinya berat. Sebab semuanya harus komitmen dan sepakat keluar dari zona nyaman," terangnya.
Menurutnya, semua pihak harus 1 suara untuk berkinerja baik dan mengelola anggaran dengan efektif dan efisien. Sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan harus ada output dan outcome yang jelas sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Makanya saat rapat evaluasi SAKIP kemarin benar-benar saya tunggui. Dan kita sudah dapatkan tutor yang pas untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja 27 OPD se-Kota Mojokerto," terangnya.
Ika menyebut tutor yang nantinya ditunjuk akan melakukan desk satu persatu. Sebab berdasarkan verifikasi oleh KemenpanRB , dua pertiga OPD masih belum paham terkait SAKIP.
"Bayangkan hanya 1/3 saja yang paham, dan saya sendiri juga akhirnya ikut belajar secara teknis sebab nanti yang menguatkan nilai adalah paparan saya selaku kepala daerah," paparnya.
Dikatakan Ika, pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk mendongkrak nilai SAKIP Kota Mojokerto. Namun sayangnya, hal tersebut tidak terlaporkan ke Kemenpan RB.
"Misalnya soal penggabungan 4 OPD di awal tahun 2021 guna efisiensi anggaran dan penerapan aplikasi e kinerja yang bisa mengukur kinerja ASN secara kuantitatif. Tapi karena tak dilaporkan ya tak berpengaruh apa-apa pada penilaian SAKIP, ini kan sayang," katanya.
Untuk itu, tahun depan ia bertekad akan menyampaikan paparan langsung ke Kemenpan RB, bukan lewat virtual lagi. Sehingga kementerian paham upaya-upaya konkret yang dilakukan Kota Mojokerto guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
"Dan jika ini saya lakukan dalam kapasitas sebagai kepala daerah, maka akan menambah poin tersendiri, karena ini menunjukkan komitmen tinggi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Kota Mojokerto, Acim Dartasim mengatakan seluruh kepala OPD sepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan nilai SAKIP masing-masing.
"Selain tiga OPD yakni Ortala, Inspektorat, dan Bappedalitbang, kami juga melibatkan pihak ketiga yakni Andy Kurniawan beserta tim nya, sehingga nanti betul-betul mendapatkan pemahaman yang sama antar OPD yang ada di Pemerintah Kota Mojokerto," katanya.
Diketahui, Andy Kurniawan merupakan seorang akademisi sekaligus peneliti dari Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang yang telah sukses mendampingi enam daerah lain di Jawa Timur meraih predikat A.
"Semoga ini akan menjadi titik balik dalam rangka capaian nanti nilai SAKIP kita di akhir RPJMD pada tahun 2023 mendatang," jelas Achim.
Dia pun yakin ke jika seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama terhadap SAKIP, maka penilaian SAKIP tahun 2021 kota Mojokerto mampu meraih predikat BB.
"Harapannya ke depan tentunya tidak saling menyalahkan, harus saling mensupport, dan taat terhadap apa yang sudah direncanakan," pungkasnya.
(ega/ega)
