.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memanggil sepuluh pemprov yang simpanan kas di bank mencapai triliunan rupiah. Salah satu yang dipanggil adalah Pemprov Aceh dengan kas Rp 4,426 triliun.
Juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA mengatakan simpanan kas itu dalam bentuk giro. Menurutnya, duit itu merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun berjalan. Dia mengatakan semua dana disimpan di bank dan bakal terserap seiring masuknya tagihan untuk membayar proyek dan kegiatan yang masih berlangsung.
"Tentu semua anggaran tersimpan di bank, tapi sifatnya on call. Karena simpanan ini sifatnya giro, maka dia akan berkurang secara otomatis atau autodebit sesuai dengan masuknya tagihan yang masih terus berlangsung saat ini," kata Muhammad kepada wartawan, Jumat (24/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan semua APBA tersimpan di bank dan tidak ada dalam bentuk tunai. Sistem pembayaran juga dilakukan lewat rekening bank.
"Jadi tidak ada istilah pemerintah ada uang cash tersimpan di kantor sampai triliunan. Tidak ada istilah bayar cash, semua transaksi ter-record di perbankan," ujarnya.
Rakor Mendagri Tito dengan sepuluh kepala daerah digelar Rabu (22/12) secara virtual. Para gubernur diundang adalah Gubernur Aceh, Sumut, Riau, Jatim, Jateng, Jabar, DKI Jakarta, Kaltim, Sulsel, dan Papua.
"Rakor yang digelar oleh Mendagri ini lebih pada menggenjot realisasi akhir tahun. Mendagri ingin melihat kemungkinan-kemungkinan realisasi atau serapan anggaran akhir tahun dari anggaran yang masih tersimpan ini," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sebelumnya, Tito melakukan pemantauan simpanan kas pemda di perbankan. Pemantauan ini dilakukan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Farida Peranginangin.
Tito mengundang beberapa gubernur untuk dimintai klarifikasi. Tercatat terdapat sepuluh pemerintah provinsi yang diundang dalam kegiatan tersebut. Mereka dinilai memiliki jumlah simpanan yang cukup tinggi di perbankan.
Pemprov tersebut antara lain DKI Jakarta dengan simpanan sebesar Rp 12,953 triliun, Aceh sebanyak Rp 4,426 triliun, Papua sebanyak Rp 3,829 triliun, Jawa Timur sebanyak Rp 2,751 triliun, Jawa Barat sebesar Rp 2,566 triliun, Kalimantan Timur sebesar Rp 2,070 triliun, Papua Barat sebesar Rp 1,947 triliun, Riau sebesar Rp 1,426 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp 1,128 triliun, dan Jawa Tengah sebesar Rp 1,028 triliun.
"(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kita sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12).
Tito menjelaskan simpanan kas daerah di perbankan membuat realisasi belanja menjadi berkurang dan terkesan ada dana yang tidak bergerak (idle), apalagi ada dana yang didepositokan.
"Untuk masalah simpanan provinsi dan kabupaten/kota, data yang kita peroleh pertama dari Bank Indonesia, nanti mohon dikonfirmasi, ini lebih kurang Rp 203,95 triliun. Data ini tanggal 30 November 2021 jam 18.00 dari Bank Indonesia. (Dengan rincian) Rp 144,96 triliun dalam bentuk giro, ini artinya akan dibelanjakan, kemudian Rp 54,38 triliun dalam bentuk deposito, dan Rp 4,6 triliun dalam bentuk tabungan," paparnya.
