Ubah Struktur Organisasi, TransJ Bentuk Divisi Keselamatan Ikuti Arahan KNKT

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 24 Des 2021 14:45 WIB
Jakarta berlakukan PPKM level 2 sebagai upaya cegah varian Omicron. Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan saat beraktivitas di tengah pemberlakuan PPKM ini.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) bakal menindaklanjuti rekomendasi KNKT membentuk divisi khusus keselamatan. Saat ini, TransJakarta tengah mengajukan perubahan struktur organisasi baru kepada pemegang saham.

"Kami sudah mengajukan perubahan struktur organisasi dengan menambahkan divisi keselamatan kepada pemegang saham," kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta M Yana Aditya saat dihubungi, Jumat (24/12/2021).

Yana menjelaskan alasan pentingnya menambahkan divisi dalam struktur organisasi TransJakarta. Sebab, dalam hasil investigasi, KNKT menyoroti fungsi keselamatan serta manajemen risiko TransJakarta tak berjalan maksimal.

"Di TransJakarta fungsi keselamatan dan manajemen resiko dinilai KNKT masih belum maksimal," jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya memastikan akan menjadikan seluruh rekomendasi dari KNKT akan sebagai acuan untuk perubahan sistem di TransJakarta. Yana menilai, sistem yang direkomendasikan sangat luas sehingga TransJakarta akan memberlakukan SOP yang sama dengan mitra operatornya.

"Kita ikuti semua rekomendasi KNKT untuk dijalankan di TJ," ujarnya.

Meski sudah mengajukan pembentukan divisi keselamatan, Yana mengatakan nama-nama keanggotannya belum terisi. Saat ini pihaknya masih mengajukan persetujuan terbentuknya divisi keselamatan itu.

"Nama belum," ucapnya.

Di samping itu, Yana menyampaikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi bagi mitra operator. Kemudian, operator telah melakukan perbaikan. Yana juga melaporkan, saat ini pelanggan TransJakarta sudah mendekati angka 500 ribu orang per hari.

"Jadi kecelakaan yang terjadi memang menjadi evaluasi, namun saya juga berterimakasih kepada para pelanggan Transjakarta bahwa para pelanggan masih memberikan kepercayaan kepada kami," tuturnya.

Plt Kepala Sub Komite Moda Investigasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) KNKT Ahmad Wildan sebelumnya mengatakan pihaknya mengusulkan penambahan departemen khusus. Nantinya, departemen itu diperuntukan untuk mengelola manajemen risiko serta memberikan jaminan keselamatan.

"Saat ini unit serupa sudah ada tapi masih terlalu kecil, sehingga perlu ditingkatkan paling tidak sama dengan direktorat yang berada di bawah Direktur Utama Transjakarta yang dipimpin Direktur," ujar Wildan.

Rekomendasi kedua, lanjut dia, KNKT meminta manajemen TransJakarta untuk membuat standar prosedur yang adaptif dan responsif menyangkut kelaikan awak dan kendaraan. Karena ditemukan adanya dinamika salah satunya menyangkut teknologi karena bus yang digunakan dari bus yang konvensional hingga bus listrik.

Sementara itu, keselamatan rute atau lintasan, KNKT bersama manajemen TransJakarta melakukan pemetaan di 13 koridor lintasan bus.

"Kami menemukan beberapa hazard di dalam lintasan sehingga perlu dilakukan pemetaan komprehensif yang lebih luas tidak hanya di 13 koridor, tapi juga lintasan non BRT," jelasnya.

Rekomendasi dari KNKT kepada Badan Pengelola Transportasi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi/Jabodetabek (BPTJ) melakukan pemetaan lintasan baik di rute BRT (Bus Rapid Transit), Non BRT, maupun tol. Hal ini dapat menjadi panduan kebijakan bagi pemangku kepentingan khususnya pengelola tol hingga manajemen TransJakarta.

Sedangkan terkait kelaikan pengemudi, KNKT menilai perlu ada kajian ulang terkait Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan skema sertifikasi profesi untuk pengemudi angkutan massal.

"BNSP bersama pemangku kepentingan dan manajemen TransJakarta akan mengkaji ulang tentang SKKNI dan skema sertifikasi profesi untuk pengemudi angkutan massal sehingga semua temuan yang kami kaji bisa diakomodasi," ungkapnya.

Lihat juga video 'Respons Adi Kurnia Didesak Minta Maaf ke Keluarga Eks Dirut TransJ':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/idn)