.webp)
Kendala Data dan Penolakan
Epidemiolog Masdalina Pane turut angkat bicara mengenai turunnya tensi tekanan pandemi COVID-19 hingga awal Desember 2021. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) itu mengungkap peningkatan capaian testing serta perbaikan data menjadi kunci perbaikan penanganan COVID-19
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perbedaan mendasarnya itu yang pertama pada jumlah testing. Di awal, di 2020, jumlah testing kita tidak appropriate, tidak begitu baik. Tapi sekarang sudah sangat baik," papar Masdalina Pane.
Hingga kini, tingkat positivity rate Indonesia masih berada di angka 0,12 persen atau dalam rentang level terkendali. Meski demikian, pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang cukup banyak, khususnya dalam upaya menuju capaian herd immunity (kekebalan kelompok). Varian-varian baru COVID-19 yang terus bermunculan juga perlu diantisipasi secara serius.
"Terkait dengan antibodi, memang ada yang menyatakan antibodi kita sudah baik. Tetapi rilis dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa herd immunity kita baru di 16 persen di 32 juta penduduk. Itu angka yang rendah, sebenarnya. Hitungan herd immunity itu, selain terinfeksi, juga divaksin. Artinya, itu masih harus kita kejar terus. Belum lagi ditambah dengan varian-varian baru ini yang kita khawatirkan adalah kalau dia escape imun," jelas Masdalina.
Saat ini capaian vaksin dosis 1 sebesar 68,45 persen, sementara dosis 2 baru mencapai 47,59 persen. Khusus untuk dosis kedua, masih ada 21 provinsi yang cakupannya masih di bawah angka nasional.
Upaya perbaikan terus dilakukan, tak hanya gencar melakukan edukasi, pemerintah pusat dan daerah kini pun menyadari pentingnya perhatian yang lebih pada data penduduk, sebagai kunci percepatan target vaksinasi.
Dokter Tirta Mandira Hudhi yang dikenal cukup aktif menjadi relawan dalam penanganan COVID-19 mengaku melihat sendiri perbaikan pelaporan data di daerah. Lulusan Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menilai pemutakhiran kebijakan penanganan kasus di pusat turut berpengaruh pada pola kerja dan capaian daerah.
"Kalau di 2020, kebijakan kita lebih ke binary. Kalau di istilah program itu 'iya atau nggak', jadi antara PSBB, semua PSBB. Sekarang di 2021, itu dikembalikan pemberi kebijakannya itu sesuai masing-masing daerah. Itulah yang seharusnya terjadi. Jadi dari bawah ke atas itu hierarki pelaporannya bagus. Kalau di tahun 2020, pelaporan data itu sering delay. Di tahun 2021, pendataan itu semakin bagus," beber dokter Tirta.
Selain persoalan data, pemerintah daerah juga masih acap kali terkendala oleh aksi penolakan oleh sejumlah masyarakat. Mereka disinyalir belum teredukasi dengan baik soal pentingnya vaksinasi dalam pengendalian wabah.
"Kita tahu tantangan vaksin yang pertama itu bukan kualitas vaksinnya, tapi penolakannya yang di awal menyulitkan kita sebagai Satgas COVID-19 di daerah. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah 62 persen, mudah-mudahan target di awal tahun 2022 ini, saya punya tekad untuk tercapai 70 persen dan harapan kita Sumatera Selatan menjadi wilayah yang herd immunity," papar H Herman Deru.
"Jawa Barat sendiri sudah 68 persen (vaksinasi COVID-19), terus kita kebut. Tapi, terjadi penurunan minat. Sehingga tugas negara sekarang mencari-cari yang mau digiring, diedukasi, untuk mau divaksin," tambah Ridwan Kamil.
(ids/fuf)
