Jakarta -
Berkaca pada lonjakan kasus COVID-19 di pertengahan tahun, sinergi antardaerah terbukti menjadi penopang daerah. Hal itu diungkap oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Selatan (Sumsel) saat hadir menjadi pembicara dalam detikcom Year in Review 2021, yang khusus mengulas kilas balik penanganan COVID-19 di Tanah Air.
"Pada 2021, timbul varian baru yang namanya Delta. Sumatera Selatan punya kelebihan oksigen, yang dihasilkan oleh BUMN, oleh badan-badan swasta. Bahkan, karena jumlah penduduk yang begitu banyak, Jawa Barat kita suplai juga waktu itu di Jawa Barat. Kita saling bantu," ungkap Gubernur Sumsel Herman Deru, yang kemudian diamini oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Terjangan varian Delta juga menyadarkan semua pihak tentang betapa pentingnya koordinasi dan pengorganisasian yang terstruktur dalam menghadapi wabah. Jika melihat ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali memutakhirkan skema pengorganisasian satuan tugas penanganan COVID-19 atas dalih penyesuaian dengan situasi terkini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di awal 2021, ada ruang bagi daerah menentukan skala PPKM yang berorientasi pada angka kasus di wilayah masing-masing. Skema itu kemudian berubah saat pemerintah memberlakukan pola satu komando ketika menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali, pada 1 Juli 2021.
"Satu pelajaran bagi kita, menangani COVID-19 itu harus ada satu komando. Tahun 2020, itu masih terlalu demokratis. Di 2021 ada perubahan menjadi satu komando. Sehingga semua daerah melakukan kebijakan yang sama," tambah Ridwan Kamil.
Tak hanya aksi saling bantu antardaerah, pandemi yang menjelma sebagai permasalahan global juga mendorong solidaritas antarnegara. Bantuan bahkan dirasakan hingga ke daerah sebagaimana yang diakui Ridwan Kamil.
"Jawa Barat dibantu lebih dari 17 negara. Hasil saya nelepon satu-satu. Ini pentingnya kemanusiaan ini melebihi batas politik dan wilayah, ya. Termasuk waktu oksigen itu (langka), ada pengusaha yang saya kontak, dia menerbangkan bantuan oksigen dari China menggunakan pesawat carteran," jelas pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
Hal ini tentu jauh berbeda ketika awal pandemi menerpa pada 2020. Saat itu, media disesaki dengan berita aksi borong bahan makanan dan masker secara berlebihan. Bahkan merebak pula isu monopoli dan kartel vaksin. Perbaikan perilaku ternyata beriringan dengan perbaikan penanganan kasus.
Lanjut ke halaman selanjutnya
Kendala Data dan Penolakan
Epidemiolog Masdalina Pane turut angkat bicara mengenai turunnya tensi tekanan pandemi COVID-19 hingga awal Desember 2021. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) itu mengungkap peningkatan capaian testing serta perbaikan data menjadi kunci perbaikan penanganan COVID-19
"Perbedaan mendasarnya itu yang pertama pada jumlah testing. Di awal, di 2020, jumlah testing kita tidak appropriate, tidak begitu baik. Tapi sekarang sudah sangat baik," papar Masdalina Pane.
Hingga kini, tingkat positivity rate Indonesia masih berada di angka 0,12 persen atau dalam rentang level terkendali. Meski demikian, pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang cukup banyak, khususnya dalam upaya menuju capaian herd immunity (kekebalan kelompok). Varian-varian baru COVID-19 yang terus bermunculan juga perlu diantisipasi secara serius.
"Terkait dengan antibodi, memang ada yang menyatakan antibodi kita sudah baik. Tetapi rilis dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa herd immunity kita baru di 16 persen di 32 juta penduduk. Itu angka yang rendah, sebenarnya. Hitungan herd immunity itu, selain terinfeksi, juga divaksin. Artinya, itu masih harus kita kejar terus. Belum lagi ditambah dengan varian-varian baru ini yang kita khawatirkan adalah kalau dia escape imun," jelas Masdalina.
Saat ini capaian vaksin dosis 1 sebesar 68,45 persen, sementara dosis 2 baru mencapai 47,59 persen. Khusus untuk dosis kedua, masih ada 21 provinsi yang cakupannya masih di bawah angka nasional.
Upaya perbaikan terus dilakukan, tak hanya gencar melakukan edukasi, pemerintah pusat dan daerah kini pun menyadari pentingnya perhatian yang lebih pada data penduduk, sebagai kunci percepatan target vaksinasi.
Dokter Tirta Mandira Hudhi yang dikenal cukup aktif menjadi relawan dalam penanganan COVID-19 mengaku melihat sendiri perbaikan pelaporan data di daerah. Lulusan Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menilai pemutakhiran kebijakan penanganan kasus di pusat turut berpengaruh pada pola kerja dan capaian daerah.
"Kalau di 2020, kebijakan kita lebih ke binary. Kalau di istilah program itu 'iya atau nggak', jadi antara PSBB, semua PSBB. Sekarang di 2021, itu dikembalikan pemberi kebijakannya itu sesuai masing-masing daerah. Itulah yang seharusnya terjadi. Jadi dari bawah ke atas itu hierarki pelaporannya bagus. Kalau di tahun 2020, pelaporan data itu sering delay. Di tahun 2021, pendataan itu semakin bagus," beber dokter Tirta.
Selain persoalan data, pemerintah daerah juga masih acap kali terkendala oleh aksi penolakan oleh sejumlah masyarakat. Mereka disinyalir belum teredukasi dengan baik soal pentingnya vaksinasi dalam pengendalian wabah.
"Kita tahu tantangan vaksin yang pertama itu bukan kualitas vaksinnya, tapi penolakannya yang di awal menyulitkan kita sebagai Satgas COVID-19 di daerah. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah 62 persen, mudah-mudahan target di awal tahun 2022 ini, saya punya tekad untuk tercapai 70 persen dan harapan kita Sumatera Selatan menjadi wilayah yang herd immunity," papar H Herman Deru.
"Jawa Barat sendiri sudah 68 persen (vaksinasi COVID-19), terus kita kebut. Tapi, terjadi penurunan minat. Sehingga tugas negara sekarang mencari-cari yang mau digiring, diedukasi, untuk mau divaksin," tambah Ridwan Kamil.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
