.webp)
KPK menetapkan Wali Kota Banjar periode 2003-2008 dan 2008-2013, Herman Sutrisno (HS), sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar. KPK juga menetapkan Dirut CV Prima Rahmat Wardi (RW) sebagai tersangka.
"Dua tersangka atas nama HS, Wali Kota Banjar periode 2003-2008, 2008-2013, bersama-sama dengan RW, swasta, Direktur CV Prima," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/12/2021).
Firli mengatakan KPK telah memeriksa 127 saksi terkait kasus ini. Dia menyebut para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rahmat Wardi ditahan di Rutan KPK Kavling C1 dan Herman Sutrisno ditahan di Rutan KPK Merah Putih.
Firli mengatakan Herman dijerat Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Rahmat Wardi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, dari Pendopo Wali Kota Banjar, kantor, hingga rumah Kepala Dinas PUPR Kota Banjar. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah uang hingga dokumen yang diduga terkait dengan kasus yang tengah disidik oleh KPK itu.
Lihat juga Video: Azis Syamsuddin Kecewa ke AKP Robin: Karena Anda, Saya Terdakwa!
