Said Aqil: Tak Ada Dai dan Pesantren NU yang Terkontaminasi Radikalisme

Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews
Kamis, 23 Des 2021 14:25 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) petahana, Said Aqil Siraj mengumumkan kesediaannya untuk maju sebagai calon Ketum PBNU periode 2021-2026 di Muktamar ke-34 NU, Lampung.
Said Aqil Siroj (Agung Pambudhy/detikcom)
Lampung -

Ketua Umum (Ketum) PBNU Saiq Aqil Sidroj menjamin tak ada pesantren Nahdlatul Ulama (NU) di Tanah Air yang terpapar radikalisme. Dia juga menjamin tak ada dai NU yang berpaham radikal.

"PBNU menjamin tidak ada satupun dai-dai yang berpaham radikal. Pesantren-pesantren NU tidak ada yang tersusupi dan terkontaminasi dengan radikalisme," kata KH Said saat memberi laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada sidang pleno Muktamar ke-34 NU, Kamis (23/12/2021).

Said Aqil mengatakan PBNU memahami radikalisme disebabkan pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku. Menurutnya, pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku biasanya dibangun oleh pengetahuan yang sempit pula.

Hal itu, lanjutnya, membuat pendidikan yang dibangun biasanya belum bisa memilah secara jelas nilai keagamaan yang benar dan yang ternyata malah disalahgunakan.

"Sebab, paham radikalisme banyak menyusup melalui dunia pendidikan," ungkapnya.

Karena itu, PBNU pun mendukung lahirnya Undang-Undang Antiterorisme yang lebih tajam dan lebih mampu mengantisipasi potensi terjadinya aksi terorisme. Said Aqil juga meminta lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU membangun daya kritis generasi muda dalam mencerna informasi di dunia maya.

"PBNU juga meminta agar Kemenkominfo tegas menutup situs penyebar radikalisme, karena dari sinilah akar paham yang menyuburkan aksi terorisme," tegas Said Aqil.

Pastikan Aktif Jaga Persatuan

Di bawah kepemimpinannya selama 2 periode ini, Said Aqil memastikan PBNU aktif menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia. Menurutnya, dengan berbagai pengamalan dan kepercayaan masyarakat yang begitu besar, peran NU bukan hanya membentuk peradaban bangsa, tapi juga menjadi inspirasi peradaban dunia.

"Kiprah NU dalam menangkal rongrongan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa mendapat pengakuan dari Indonesia. Sejumlah negara mengapresiasi peran dan eksistensi NU dalam menjaga kedamaian dalam kebinekaan, toleransi dalam keberagaman, keharmonisan, serta keutuhan bangsa-bangsa," ucap Said Aqil.

Dalam konteks keindonesiaan, kata Said Aqil, NU juga menjadi organisasi yang berperan penting dalam integrasi Islam dan negara. Dia mengungkapkan terbukti hingga kini NU berkomitmen menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan konsisten menjaga ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

"NU dengan konsisten menolak setiap kelompok mana pun yang hendak merubah bentuk negara, baik negara agama maupun negara sekuler. NU mendukung pemerintah membubarkan organisasi yang berkeinginan mengusung khilafah di Indonesia," tegas Said.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa gerakan 212 bukan kebangkitan Islam. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan gagasan politik.

"NU juga menilai bahwa gerakan 212 bukanlah kebangkitan umat Islam melainkan gerakan politik. Penggagasnya jelas memiliki tujuan dan motif politik mengatasnamakan agama Islam," ungkap Said.

(rak/mae)