Sorotan tajam tertuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, daerah yang dikaitkan dengan ibu kota negara (IKN) baru itu kebanjiran.
Ada 3 desa yang terendam banjir. Tiga desa yang dilanda banjir ialah Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, dan Kelurahan Sepaku. Banjir berlangsung selama 1-2 jam dan langsung surut mengikuti turunnya pasang-surut air laut.
"Merujuk pada laporan Pusdalops BNPB Minggu (19/12), banjir kali ini berdampak pada 101 kepala keluarga dan 101 rumah serta 1 musala terendam banjir," kata Plt Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Senin (20/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Sorotan Anggota DPR
Fraksi PAN menyoroti peristiwa banjir itu. Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah membuat studi tambahan soal Penajam Paser Utara.
"Ada banyak daerah yang kena banjir saat ini. Semua itu harus diperhatikan dan mendapat bantuan. Namun, banjir di Penajam Paser Utara ini sedikit mendapat sorotan karena dikaitkan dengan rencana pemindahan ibu kota," kata Saleh Partaonan Daulay, Senin (20/12/2021).
"Kalaupun pemerintah serius mau memindahkan IKN, masih cukup waktu untuk mengelola lingkungan yang ada di sana. Membangun IKN kan tidak bisa sehari-dua hari. Butuh waktu 2 atau 3 tahun, bahkan lebih," imbuhnya.
Selengkapnya di halaman berikutnya
Simak juga 'Menteri PAN-RB Sudah Seleksi ASN untuk Ditugaskan di Ibu Kota Baru':
Saleh menjelaskan studi tambahan diperlukan guna memastikan Penajam Paser Utara benar-benar layak jadi lokasi IKN baru. Anggota Komisi IX DPR itu mengingatkan masih ada waktu untuk mengelola Penajam Paser Utara.
"Tentu tidak ada salahnya jika dilakukan studi tambahan untuk mengetahui berbagai kemungkinan lain di luar hasil studi sebelumnya. Masih cukup waktu untuk mengelola lokasi tersebut, sehingga benar-benar visible dan sesuai kriteria untuk dijadikan IKN (ibu kota negara baru)," sebut Saleh.
Selain itu, Saleh juga meminta masyarakat tidak berasumsi terlalu jauh perihal kondisi Penajam Paser Utara sebagai lokasi IKN baru. Ketua DPP PAN itu mengimbau masyarakat agar menunggu penjelasan pemerintah.
"Masyarakat diminta untuk tidak langsung memvonis. Silakan ditunggu hasil studi dan kajian pemerintah. Pemerintah tentu berkepentingan untuk mengumumkannya kepada publik secara luas," imbaunya.