.webp)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri penutupan Muscab dan pelantikan pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tulungagung hari ini.
Dalam kesempatan ini, LaNyalla menilai Konstitusi Indonesia saat ini sudah tak nyambung dengan Pancasila dan Teks Pembukaan UUD 1945. Menurutnya, demokrasi Pancasila yang seharusnya mewakili semua elemen bangsa kini sudah tidak ada lagi.
"Itu sudah terjadi selama 20 tahun berjalan sejak negara ini melakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, LaNyalla menjelaskan adanya desakan reformasi telah mendorong Amandemen Konstitusi hingga 4 tahap. Ia menyebut Amandemen yang pada awalnya bertujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, justru malah merubah jauh.
"UUD 1945 naskah asli yang terdiri dari 1.500 kata, menjadi 4.500 kata yang secara substansi juga sangat berbeda dengan naskah aslinya. Hasilnya Konstitusi Indonesia hasil Amandemen 2002 berubah jauh dari struktur Konstitusi Asli yang dihasilkan para pendiri bangsa," katanya.
Padahal, kata LaNyalla, perubahan Konstitusi seharusnya dilakukan dengan Adendum. Dengan demikian, Amandemen tetap berada dalam koridor struktur bangunan konstitusi tersebut.
"Sehingga, meskipun dilakukan Amandemen, Konstitusi kita tetap nyambung dengan Pancasila dan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ungkapnya.
Ditambahkan LaNyalla, dalam Konstitusi yang asli, sebelum dilakukan Amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR juga menjadi perwujudan kedaulatan rakyat dari semua elemen bangsa.
"Baik itu elemen partai politik, elemen daerah-daerah, dan elemen golongan-golongan. Dengan demikian itulah demokrasi kita, menjadi demokrasi yang berkecukupan karena semua terwakili sesuai ciri demokrasi Pancasila," paparnya.
Dalam hal ini, kata LaNyalla, MPR merupakan pihak yang bermusyawarah mufakat untuk menentukan arah perjalanan bangsa, serta memilih presiden dan wakil presiden untuk diberi mandat dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Itulah prinsip syuro dalam sistem tata negara kita yang asli. Atau sebagai DNA asli bangsa Indonesia. Dan prinsip syuro ini diadaptasi dari sistem islam," katanya.
Namun, lanjut LaNyalla, dalam Konstitusi hasil Amandemen 2002, MPR tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara. Selain itu, Utusan Daerah dan Utusan Golongan dihapus dan diganti menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden pun dicalonkan oleh partai politik dan dipilih langsung oleh rakyat.
"Sebaliknya DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan, wakil dari entitas-entitas civil society non-partisan, terpinggirkan. Semua simpul penentu perjalanan bangsa di tangan partai politik. Inilah yang kemudian menghasilkan pola the winner takes all. Partai-partai besar menjadi tirani mayoritas untuk mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen," katanya.
LaNyalla menyampaikan Amandemen juga membuat partai politik menjadi mendominasi. Dalam hal ini, parpol bersepakat membuat Undang-Undang yang memberi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, dan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
"Lengkap sudah dominasi dan hegemoni Partai Politik untuk memasung Vox Populi dengan cara memaksa suara rakyat memilih calon yang mereka sepakati melalui koalisi dan kongsi," lanjutnya.
Menurutnya, kondisi ini perlu segera dibenahi oleh semua elemen masyarakat, termasuk Pemuda Pancasila. LaNyalla menyebut terdapat hal yang salah dengan sistem demokrasi negara saat ini.
Ia menyebut saat ini demokrasi Pancasila telah ditinggalkan dan berubah menjadi penganut sistem demokrasi Liberal dan sistem ekonomi kapitalistik. LaNyalla menilai Pancasila juga semakin terasing, dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan sebagai bagian dari seremonial.
"Karena itu saya meminta kader-kader Pemuda Pancasila memahami sejarah lahirnya organisasi ini. Kalian harus mampu menjadi garda terdepan untuk membangun kesadaran bangsa akan pentingnya Pancasila sebagai way of life bangsa ini," katanya.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dalam sambutan yang dibacakan oleh Wabup Tulungagung Gatot Sunu Wibowo mengatakan Pemuda Pancasila merupakan ormas besar yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Selain itu Pemuda Pancasila juga mendorong masyarakat untuk cinta Tanah Air, penjaga ideologi Pancasila dan menunjukkan pengabdian yang tinggi bagi negara.
Oleh karena itu, ia berharap kader Pemuda Pancasila Tulungagung dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal proses pembangunan. Mengingat Pemuda Pancasila mempunyai andil besar dalam sejarah panjang bangsa.
"Pemuda Pancasila juga sangat membantu membentuk karakter mental dan semangat juang anak-anak muda," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut, LaNyalla yang merupakan Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur juga melantik Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Tulungagung masa bakti 2021-2025. Turut hadir Wakil Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo, perwakilan Forkopimda, para pengurus MPC PP yang dilantik dan anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Tulungagung.
(ega/ega)
