Gubernur Kepri Bilang Data Kasus Covid Keliru, BNPB Beri Penjelasan

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebut data COVID-19 BNPB pada Jumat 17 Desember 2021 keliru. Di hari itu, Kepulauan Riau menjadi provinsi yang tertinggi dalam penambahan kasus positif COVID.

"Kita pastikan informasi itu keliru," kata Ansar di Tanjungpinang, seperti dilansir dari Antara, Minggu (19/12/2021),

Gubernur Ansar mengaku sudah meminta Satgas COVID-19 Kepri dan Dinas Kesehatan melakukan komunikasi untuk konfirmasi atas kebenaran informasi tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana mengaku tidak mengetahui secara persis sumber data COVID-19 yang digunakan dalam pemberitaan sejumlah media siber. Meskipun dalam pemberitaan itu disebutkan, jika data yang digunakan berasal dari Humas BNPB.

"Kita tidak tahu data itu dari mana asalnya. Namun, yang jelas dapat saya pastikan itu keliru," kata Tjetjep.

BNPB Beri Penjelasan

Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan data COVID-19 yang disajikan oleh BNPB merupakan data olahan dari wali data kesehatan, khususnya COVID-19.

"Sumber data berupa tabel yang digunakan BNPB berasal dari NAR atau new all records yang dikelola kementerian terkait. Selanjutnya BNPB mengolah data tersebut menjadi infografik dan menyebarluaskan kepada media massa maupun publik," kata Abdul, dalam keterangan tertulisnya.

Abdul memaparkan urutan pengumpulan data yang dilakukan oleh BNPB. Awalnya, sumber data dari NAR yang dikelola Kementerian Kesehatan memunculkan tabel kondisi harian Covid-19 di tanah air. Ini berupa tabel rilis, urutan dan hasil pemeriksaan COVID-19.

Kemudian BNPB mengolah data tersebut menjadi infografik. Setelah proses ini, BNPB selanjutnya membagikan melalui jejaring sosial WhatsApp group media massa, laman covid19.go.id, bnpb.go.id dan telegram data bencana Indonesia.

Menyikapi keluhan dari Gubernur Kepulauan Riau, Abdul mengimbau agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi aktual dari daerah.

"Menyikapi adanya keluhan dari beberapa pimpinan daerah baik itu provinsi maupun kab/kota beberapa waktu ini yang merasa data dari daerah tidak sinkron dengan data yang dipublikasikan secara nasional, diharapkan bisa segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar data nasional bisa sesuai dengan kondisi aktual di daerah, maupun sebaliknya," ujarnya.