Mahfud Minta Wahda Islamiyah Jaga NKRI Berlandaskan Pancasila

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Minggu, 19 Des 2021 13:27 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md (dok Kemenko Polhukam)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md (dok Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mendorong Wahdah Islamiyah terus menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila. Mahfud menuturkan Wahdah Islamiyah sebagai ormas Islam yang merata di tanah air menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara agamais dan demokratis.

"Wahdah Islamiyah terus menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagai mietsaqon gholiedza, yakni kesepakatan luhur warga bangsa untuk hidup bersama dan bersatu di bawah NKRI dan dasar negara Pancasila," ujar Mahfud pada Pembukaan Muktamar IV ormas Wahdah Islamiyah, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/21).

"Adanya Wahdah Islamiyah sebagai ormas Islam yang merata di tanah air dan mempunyai lembaga pelayanan dan lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan negara agamis dan demokratis," kata dia.

Mahfud mengatakan bahwa ormas-ormas keagamaan dan kegiatan keislaman marak dan dilindungi oleh negara. Dia juga membandingkan dengan kondisi di Saudi Arabia yang dia sebut tak ada ormas Islam dan tak ada pengajian-pengajian agama di luar masjid atau tempat tertentu.

"Di Indonesia sangat banyak ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, Wahdah Islamiyah, Nahdlatul Wathon, Alwashliyah, Persis, Al-Irsyad dan sebagainya. Di sini banyak sekolah Islam dan majelis taklim yang setiap hari menyelenggarakan pendidikan dan pengajian di mana-mana. Tidak ada yang dilarang," kata Menko Polhukam.

Mahfud menampik soal adanya kriminalisasi ulama di Indonesia. Menurut dia, tak ada ulama yang dikriminalisasi, kecuali terbukti benar melakukan tindak kriminal.

"Ada puluhan ribu ulama di Indonesia, coba hitung dengan jari siapa yang dikriminalisasi selain yang memang terbukti melakukan tindak kriminal?" kata Mahfud.

"Sebaliknya, coba lihat, penghuni penjara di Indonesia ini 263 ribu lebih, ada berapa ulama yang dikriminalisasi di sana," sambungnya.

Dia mengklaim pemerintah tak melarang warganya bersikap kritis. Asalkan, kata dia, sikap itu dilakukan secara tertib.

"Pemerintah tak melarang orang bersikap kritis asal tertib, siap menerima jawaban dan dikritik balik, tahu kapan harus mulai dan kapan harus berhenti," ujarnya.

(dwia/dwia)