DPR Pertanyakan Penembakan Anak Buah Noordin M Top

Jakarta - Tindakan polisi menembak dua orang yang diduga pelaku terorisme di Wonosobo dipertanyakan anggota DPR RI. Pasalnya, belum ada akuntabilitas publik bahwa mereka pelaku terorisme. Wakil Ketua Komisi III Almuzzammil Yusuf dari FPKS meminta polisi bertindak adil dalam memberantas terorisme. Selama ini polisi hanya keras pada teroris yang kebetulan muslim. Sementara teroris non muslim terkesan dibiarkan. Padahal korbannya lebih besar seperti di Poso. "Tindakan kepolisian yang menembak mati dan menangkap orang yang diduga teroris juga harus dipertanyakan, kenapa hanya kalau muslim keras, kepada non muslim lembek. Bagaimana dengan 16 pelaku kerusuhan Poso?" gugat Almuzzammil dalam interupsi rapat paripurna pembukaan masa sidang IV DPR I, di Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2006) Protes penembakan juga dilakukan oleh anggota FPG DPR RI, Yuddy Chrisnandie. Menurutnya, sebelum menembak, polisi harus memastikan bahwa target operasi (TO) benar-benar pelaku terorisme. "Atas dasar prosedur kepolisian dan UU apa tindakan kepolisian yang mengerahkan ratusan aparat keamanan, lalu mengadakan penyerangan terhadap rumah kontrakan (di Wonosobo)?" tanya Yuddy dalam interupsinya. Menurut Yuddy, tidak ada bukti dua orang yang tewas dan terluka adalah pelaku terorisme. "Saya imbau pada pejuang HAM untuk betul-betul mencermati tindakan kepolisian seperti ini," tandasnya. Pimpinan DPR seharusnya segera mengklarifikasi ke polisi. Hal yang harus diklarifikasi adalah apakah bukti-bukti polisi sudah cukup. Termasuk ada tidaknya senjata yang ditemukan di rumah kontrakan itu. Ini perlu dilakukan agar tidak ada korban mati tanpan akuntabilitas publik bahwa mereka adalah teroris. (jon/)