.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian jengkel gara-gara ada 4 kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) yang tidak menghadiri rapat koordinasi penanganan COVID-19. Tito menilai keempat kepala daerah yang tidak menghadiri rapat tersebut tidak akan mengerti arahan darinya terkait percepatan vaksinasi.
Rapat yang dipimpin Tito itu digelar di auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (17/12/2021). Empat kepala daerah yang tak hadir itu adalah Bupati Solok Epyardi Asda, Wali Kota Payakumbuh Riza Falevi, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, dan Wali Kota Padang Hendri Septa.
"Saya mencatat beberapa kepala daerah tidak hadir di sini. Bupati Solok tidak hadir. Wali Kota Payakumbuh tidak datang, katanya ada acara. Kemudian Wali Kota Padang Panjang, Wali Kota Padang juga nggak hadir," kata Tito.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta tolong disampaikan kepada publik. Kita akan mengamati keseriusan kepala daerah dalam penanganan COVID dan vaksinasi ini," sambungnya.
Tito mengatakan rapat ini penting untuk menentukan langkah penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi. Dia mengatakan kepala daerah seharusnya mengirimkan wakil kepala daerah atau Sekda ke rapat agar bisa mengambil keputusan.
"Kalau yang datang wakilnya, fine. Sekda juga masih bisa, tapi kalau yang lain, saya tahu tidak akan bisa mengambil keputusan. Yang hadir harusnya yang bisa mengambil keputusan. Kita harus bergerak cepat. Kita berharap di akhir tahun sumbar bisa mencapai 70 persen atau lebih. Ini perlu dilakukan kolaborasi dengan jajaran TNI, Polri, dan semua bergerak," katanya.
Dia menyebut para kepala daerah yang absen itu tak akan tahu apa isi rapat tersebut. Dia mengatakan arahan darinya bisa diartikan berbeda jika diteruskan oleh orang lain.
"Kalau tidak hadir, dia tidak akan tahu apa yang akan diomongkan. Yang disampaikan oleh stafnya, belum tentu sama. Yang saya sampaikan, Gubernur sampaikan, Kapolda sampaikan, Danrem sampaikan, belum tentu sama. Situasi dan kondisi tidak paham juga. Kalau tidak hadir, ya tidak mengerti," ujar Tito.
Mendagri Beberkan Metode Satgas COVID Konfirmasi Pasien Kena Omicron
Mendagri Tito Karnavian mengatakan langkah penting untuk mencegah Corona varian Omicron adalh dengan tiga prinsip, yaitu menjalankan prokes, tracking dan tracing, serta vaksinasi.
"Maka kita prinsip (untuk melakukan) penegakan prokes, kemudian sekali lagi tracking dan tracing, dan yang terakhir adalah percepatan vaksinasi," kata Tito dalam keterangannya, Jumat (17/12/2021).
Hal itu disampaikan Tito setelah melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Pendopo Gubernur Sumatera Barat. Tito juga membeberkan nantinya Satgas COVID-19 di daerah menggunakan salah satu metode untuk mengkonfirmasi kepastian kasus Omicron.
"Nanti di tiap (Satgas COVID) daerah itu ada namanya metodologi namanya SGTF, spike gene target failure, SGTF, jadi tidak harus menggunakan mesin whole genome sequences (WGS)," terangnya.
Tito menuturkan siapa pun yang positif harus segera dilakukan tracking dan tracing. Kepala daerah diminta untuk memfasilitasi jika ada masyarakat terkonfirmasi positif Omicron.
"Itulah makanya perlu siapa pun yang positif segera di-tracking dan tracing, dan kemudian dites, yang positif karantina, itu tekniknya," terangnya.
Lebih lanjut, Tito meminta pemerintah daerah melakukan percepatan vaksinasi. Saat ini, pemerintah belum mengetahui persis terkait karakter Omicron. Salah satunya soal tingkat keparahan penularannya. Proses penelitian di Indonesia ataupun dunia terkait varian tersebut masih berlangsung.
"Makanya kita datang ke sini (Sumbar) khusus berbicara mengenai percepatan vaksinasi itu, karena beberapa kasus yang sudah divaksin yang kena Omicron tidak parah bahkan ada yang simptomnya rendah sekali," ujarnya.
