Kejaksaan Tuntut Mati Heru Hidayat Sebab Kejahatannya di Luar Nalar

Yulida Medistiara - detikNews
Jumat, 17 Des 2021 13:22 WIB
Tuntutan hukuman mati di kasus ASABRI diajukan jaksa untuk Presiden Komisaris PT Trada Alam, Heru Hidayat.
Tuntutan hukuman mati ASABRI (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan alasan penerapan tuntutan mati bagi terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat. Hal itu karena jaksa menilai kejahatan dan kerugian negara akibat korupsi tersebut diluar nalar manusia.

Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jaktim dalam persidangan agenda replik atas pleidoi terdakwa Heru Hidayat pada Rabu (15/12) di PN Tipikor.

Jaksa menilai atas perbuatan terdakwa Heru Hidayat dalam kasus korupsi Asabri menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 22.788.566.482.083 (Rp 22 triliun), dimana atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati terdakwa Heru Hidayat sebesar Rp 12.643.400.946.226 (Rp 12,6 triliun).

"Nilai kerugian keuangan negara dan atribusi yang dinikmati oleh terdakwa Heru Hidayat sangat jauh diluar nalar kemanusiaan dan sangat menciderai rasa keadilan masyarakat," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/12/2021).

Selain dalam perkara korupsi Asabri, Heru Hidayat juga telah dihukum bersalah terjerat dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan nilai kerugian negara Rp 16,8 triliun atau Rp 16.807.283.375.000 dengan atribusi yang dinikmati oleh Terdakwa Heru Hidayat seluruhnya sebesar Rp 10.728.783.375.000 (Rp 10,7 triliun).

"Skema kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Heru Hidayat baik dalam perkara a quo maupun dalam perkara korupsi sebelumnya pada PT. Asuransi Jiwasraya, sangat sempurna sebagai kejahatan yang complicated dan sophisticated," ujar Leonard.

Hal itu karena kejahatan tersebut dilakukan dalam periode waktu sangat panjang dan 'berulang-ulang'. Serta melibatkan banyak skema termasuk kejahatan sindikasi yang menggunakan instrument pasar modal dan asuransi, menggunakan banyak pihak sebagai nominee dan mengendalikan sejumlah instrumen di dalam system pasar modal, menimbulkan korban baik secara langsung dan tidak langsung yang sangat banyak dan bersifat meluas.

"Perbuatan Terdakwa telah mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat dan telah menghancurkan wibawa negara karena telah menerobos sistem regulasi dan sistem pengawasan di Pasar Modal dan Asuransi dengan sindikat kejahatan yang sangat luar biasa berani, tak pandang bulu, serta tanpa rasa takut yang hadir dalam dirinya dalam memperkaya diri secara melawan hukum," ujar Leonard.

Selain itu jaksa menilai terdakwa Heru Hidayat tidak memiliki sedikitpun empati dengan beritikad baik mengembalikan hasil kejahatan yang diperolehnya secara sukarela. Serta tidak pernah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah.

"Terdakwa Heru Hidayat dalam persidangan tidak menunjukkan rasa bersalah apalagi suatu penyesalan sedikitpun atas perbuatan yang telah dilakukannya, "telah jelas" mengusik nilai-nilai kemanusiaan kita dan rasa keadilan sebagai bangsa yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat menilai tuntutan mati yang disematkan jaksa di kasus ASABRI kepadanya adalah tindakan zalim dan abuse of power. Sementara itu, Direktur Utama PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi menyesalkan dituntut hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Demi hukum yang berkeadilan saya menyatakan menolak dituntut sebagai koruptor dalam perkara ini," kata Lukman saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/12/2021).

Simak Video 'Reaksi Kuasa Hukum Atas Tuntutan Hukuman Mati Heru Hidayat':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)