Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting mengatakan penyesuaian regulasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah terkait periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) bukan merupakan cerminan sikap tidak konsisten. Hal ini ia sampaikan dalam dialog produktif Tetap Waspada dan Jangan Lengah di Akhir Tahun.
Ia menyebutkan virus yang terus bermutasi dan berubah-ubah menjadi alasan utama pemerintah melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada.
"Penyesuaian regulasi ini dilakukan bukan karena pemerintah tidak konsisten, akan tetapi virus itu sendiri yang tidak konsisten karena selalu bermutasi. Bahkan kalau kita lihat, untuk varian Omicron itu ada 30 gugus mutasinya," ujar Ginting dalam dalam keterangan tertulis, Kamis (16/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ginting menilai kondisi tersebut lah yang menjadi alasan pemerintah terus melakukan sejumlah penyesuaian, termasuk terhadap kebijakan Nataru. Menjelang akhir Desember 2021, pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 berada pada angka lebih dari 70%, baik untuk dosis pertama maupun kedua.
"Vaksinasi juga harus mencapai populasi yang rentan seperti lansia. Untuk lansia, kita upayakan untuk melakukan upaya jemput bola. Keluarga harus mendorong lansia untuk melakukan vaksinasi," jelasnya.
Bagi lansia yang memiliki komorbid dan khawatir dengan kondisi kesehatannya usai melakukan vaksinasi, disarankan untuk mengikuti vaksinasi di rumah sakit.
Selain lansia, pemerintah juga menargetkan vaksinasi terhadap kelompok rentan lain seperti ibu hamil, disabilitas, anak-anak, maupun penyintas COVID-19. Penyintas tetap diharapkan melakukan vaksinasi, meskipun tubuhnya sudah memiliki antibodi.
Ginting menegaskan jika hal tersebut dapat dilakukan, maka masyarakat nantinya dapat terlindung dari mutasi varian COVID-19 yang bakal mengancam Indonesia.
"Terutama mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan," pungkasnya.
Ginting juga mengungkapkan apabila persentase vaksinasi baik dosis pertama dan kedua sudah lebih dari 70%, maka pemerintah baru akan mempertimbangkan pengadaan booster pada 2022. Dirinya juga meminta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mendorong peningkatan vaksinasi.
(akn/ega)