DPRD: Penjagaan Kantor Gubernur DKI Berlebihan

Jakarta - Penjagaan ketat terhadap Kantor Gubernur DKI Jakarta terkait aksi Hari Buruh Dunia menuai kritik. DPRD menilai pengamanan yang menerjunkan 2.000 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu berlebihan."Itu berlebihan. Buruh kan juga manusia," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus kepada detikcom/B>, di kantor DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (1/5/2006). Meskipun pengamanan merupakan hak eksekutif, Alaydrus mengingatkan,pengamanan untuk kantor Balaikota tidak perlu mengerahkan hingga ratusan bahkan ribuan Satpol PP.Kepala Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Trantib dan Linmas) Harianto Badjoeri membantah tudingan Alaydrus. Menurut Harianto, pengamanan yang dilakukan tidak berlebihan."Nggak berlebihan. Kita hanya belajar dari pengalaman 5 April lalu (aksi buruh sebelumnya yang berakhir rusuh)," kata Harianto di Balaikota. Menurut Harianto, tugas Satpol PP hanya untuk membantu kepolisian yag saat ini berjaga di kantor gubernur. Satpol PP nantinya bertugas untuk membersihkan sampah setelah aksi buruh di depan kantor Wapres. Hingga pukul 11.50 WIB, massa buruh belum sampai di Istana Wapres. Sementara Satpol PP dan polisi dari Polda Metro Jaya sedang mengantre mengambil makan siang. (iy/)